JAKARTA – Mulai hari ini, Kamis (8/2/2024) penyaluran bantuan pangan beras ditunda.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan hal ini dilakukan untuk memastikan kondusifitas Pemilihan Umum (Pemilu) yang sebentar lagi akan digelar pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia.

“Jadi, hari ini tanggal 8 Februari kita pastikan penyaluran bantuan pangan beras dihentikan sementara untuk mendukung proses demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Ini komitmen kita bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung secara tenang, baik, dan lancar," ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024) di Jakarta.

“Saya atas nama pemerintah, tentunya Badan Pangan Nasional, memohon maaf kepada saudara-saudara penerima bantuan pangan beras, ini kita hold sementara dulu, dari 8 Februari sampai dengan 14 Februari. Nanti di 15 Februari, bisa kita mulai lagi bantuan pangan beras ini,” sambungnya.

"Bapak Presiden menyampaikan jika masa tenang Pemilu seperti ini memang sebaiknya diberhentikan sementara terlebih dulu. Jadi Bapak presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut saat penyaluran bantuan pangan di Jawa Tengah beberapa waktu lalu," lanjutnya.

Lebih lanjut Arief menjelaskan bahwa penghentian sementara penyaluran bantuan pangan beras dilakukan mulai tanggal 8 Februari hingga 14 Februari, dan akan dilanjutkan kembali pada 15 Februari. Dia juga menampik anggapan sebagian pihak yang menuding bahwa bantuan pangan ini politis.

"Saya harus sampaikan bahwa program bantuan pangan beras ini sebenarnya sudah disiapkan dan dikerjakan sudah cukup lama. Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan," ungkapnya.

"Kita mau sampaikan bahwa tidak ada politisasi dalam bantuan pangan beras pemerintah ini kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, sehingga nanti pada waktunya mencoblos memang tidak terkait antara bantuan pangan dengan Pemilu," tegas Arief.

Kendati demikian, Arief menekankan hanya program bantuan pangan beras saja yang dihentikan sementara jelang Pemilu tahun ini. Ia katakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan seperti biasanya guna memastikan ketersediaan stok beras secured di semua lini pasar.

“Saya sudah sampaikan ke Dirut Bulog untuk menghentikan sementara bantuan pangan beras kepada masyarakat dari tanggal 8 sampai 14 Februari, tetapi kegiatan-kegiatan lain untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan masih tetap dijalankan. Ini  karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia," katanya.

"Jadi hanya bantuan pangan yang dihentikan sementara, sedangkan beras SPHP tidak dihentikan. Pengiriman stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) ke Pasar Induk Beras Cipinang, ke pasar-pasar, ke ritel modern, ini tidak boleh berhenti,” papar Arief.

“Terkait beras SPHP yang sempat diisukan ditempeli stiker pasangan calon tertentu, jadi begini, beras SPHP itu bukan beras bantuan pangan yang gratis, itu beras bisa dibeli dimana pun. Kemudian yang jelas, beras itu keluar dari Bulog, kemudian sampai ke masyarakat itu, pastinya tidak mungkin ditempeli stiker seperti itu. Kita tidak mungkin punya waktu juga untuk nempel-nempelin begitu,” terangnya.

“Tanpa mengurangi rasa hormat, percayalah bahwa tidak mungkin kami melakukan itu, kita harus jaga sama-sama. SPHP itu target penyaluran di tahun ini 1,2 juta ton dan dalam kemasannya memuat logo Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog, sehingga masyarakat secara luas juga bisa saling mengawasi, bahwa beras ini adalah beras pemerintah,” tandasnya.

Adapun komoditas beras memiliki peran strategis dalam kontribusinya terhadap pengendalian inflasi nasional. Arief mengungkapkan, beras memegang andil yang signifikan dalam menjaga inflasi agar tetap stabil dan melandai pada angka 2,57 persen di Januari 2024.  

"Kenapa juga beras ini harus diberikan kepada masyarakat kecil karena harga beras ini relatif tinggi dan salah satu yang bisa menjaga inflasi kita 2,57 persen adalah bantuan pangan beras ini. Seperti diketahui, bulan Januari dan Februari ini kan kita belum panen maksimal karena El Nino. Itu dua bulan di tahun lalu itu dampaknya sampai hari ini, jadi karena keterlambatan kita menanam, karena tidak ada air, maka di Januari dan Februari itu kita defisit beras sekitar 2,8 juta ton," sebut Arief.

Terakhir, Arief turut menjelaskan adanya paket bantuan pangan beras yang harus disalurkan secara sekaligus. Ini perlu dilakukan menimbang situasi dan kondisi serta tantangan geografis di beberapa wilayah Indonesia.

“Kemudian ada beberapa lokasi bantuan pangan yang di rapel, ini saya jelaskan kenapa demikian. Di rapel itu misalnya terhadap daerah rentan konflik dan sulit dijangkau, misalnya di Papua tengah. Demi efisiensi, kita harus gabungkan pengirimannya, toh beras pun masih bisa bertahan antara 4 sampai 6 bulan,” jelasnya

“Jadi dalam kondisi tertentu, itu terkadang dijadikan satu, misalnya dari Timika. Itu dinaikkan pakai pesawat kecil, pakai karavan, kemudian terbang itu sekaligus. Kalau tidak begitu, akan sangat tidak efisien. Kita maklumi ada beberapa hal di lapangan punya tingkat kesulitan yang tinggi, tapi masyarakat disana juga harus kita berikan. Jadi bukan karena misalnya ada Pemilu dibagi semuanya, tiga kali lipat begitu, tidak demikian. Kita mesti objektif memandangnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, realisasi bantuan pangan beras sampai 7 Februari, telah mencapai 185.335.590 kg. Adapun pagu alokasi CBP untuk penyaluran di 2 bulan pertama tahun ini adalah 440.081.540 kg dengan target sasaran penerima 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.