JAKARTA - Komite Hak Anak PBB mendesak Rusia untuk mengakhiri pemindahan paksa anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina dan mengembalikan mereka ke keluarga mereka.

Bulan lalu, sebuah panel yang terdiri dari 18 ahli independen menekan Rusia mengenai tuduhan deportasi sambil meninjau catatan mereka.

Kesimpulan mereka, yang diterbitkan pada hari Kamis (8/2/2024), menyerukan Rusia untuk “mengakhiri pemindahan paksa atau deportasi anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina”.

Rusia, yang melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022, berpendapat bahwa “penempatan untuk anak-anak yang dievakuasi diatur, pertama dan terutama, atas permintaan dan persetujuan mereka”.

Namun Kyiv menuduh bahwa 20.000 anak-anak telah dibawa dari Ukraina ke Rusia tanpa persetujuan keluarga atau wali mereka, dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sedang mengupayakan penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan deportasi ilegal terhadap anak-anak, sebuah tuduhan yang diajukan terhadap anak-anak tersebut. Kremlin membantahnya.

Komisaris Hak-Hak Anak Rusia, Maria Lvova-Belova, juga dituduh menculik anak-anak dari Ukraina dan telah dikeluarkan surat perintah penangkapan oleh ICC.

Komite PBB menuntut Moskow menyelidiki tuduhan kejahatan perang terhadap Lvova-Belova tetapi tidak menyebut Putin.

Komite tersebut juga meminta Moskow untuk memberikan informasi tentang berapa banyak anak yang diambil dari Ukraina dan di mana mereka tinggal, sehingga “orang tua atau perwakilan hukum dapat melacak mereka, termasuk melalui identifikasi anak-anak tersebut dan pendaftaran orang tua mereka, dan memastikan bahwa anak-anak tersebut dikembalikan kepada keluarga dan komunitasnya sesegera mungkin”.

Mereka menyatakan keprihatinan atas dampak perang Rusia di Ukraina terhadap anak-anak, dan menguraikan “pembunuhan dan cederanya ratusan anak-anak akibat serangan tanpa pandang bulu… dengan senjata peledak”.

Namun, Rusia berargumen bahwa mereka hanya melindungi anak-anak yang rentan dari zona perang.

Dalam sidang bulan Januari di Jenewa, ketua delegasi Rusia, Alexei Vovchenko, wakil menteri tenaga kerja dan perlindungan sosial, membantah bahwa ada warga Ukraina yang diusir secara paksa dari negara mereka.

Ia mengatakan 4,8 juta penduduk Ukraina, termasuk 770.000 anak-anak, telah ditampung oleh Rusia.

Namun ketua komite PBB Ann Skelton mengatakan para anggota komite dan delegasi Rusia telah “berbicara satu sama lain” pada pertemuan tersebut.

“Kami sering menemukan dalam dialog bahwa kami menggunakan satu jenis terminologi dan mereka menggunakan terminologi lain,” katanya.

“Kami menggunakan kata `adopsi`, dan mereka menyangkal bahwa itu adalah adopsi dan berbicara tentang `mengasuh anak`.”

Tahun lalu, PBB menambahkan Rusia ke dalam daftar negara yang melanggar hak-hak anak dalam konflik, merujuk pada anak laki-laki dan perempuan yang terbunuh dalam serangan terhadap sekolah dan rumah sakit di Ukraina. (*)