ISLAMABAD - Dua partai politik terbesar di Pakistan berselisih mengenai siapa yang akan menjadi perdana menteri setelah pemilu yang tidak meyakinkan pekan lalu. Hal itu memaksa mereka untuk bergabung dan mencoba membentuk koalisi di parlemen yang didominasi oleh tokoh independen.

Pertengkaran ini kemungkinan akan memperdalam kekhawatiran mengenai stabilitas negara yang terperosok dalam krisis ekonomi dan berjuang melawan gelombang kekerasan militan.

Indeks saham acuan Pakistan (.KSE), turun 3,4% pada hari Senin, hari pertama perdagangan setelah hasil pemungutan suara 8 Februari.

Mantan perdana menteri Imran Khan dan Nawaz Sharif keduanya menyatakan kemenangan pada hari Jumat, dengan kandidat independen yang didukung oleh Khan yang dipenjara membentuk kelompok terbesar yang terdiri dari 93 anggota dari total 264 kursi yang hasilnya diumumkan.

Namun, Khan tidak dapat menjadi perdana menteri setelah keluar dari penjara dan kelompoknya tidak dapat membentuk pemerintahan karena mereka secara nominal mencalonkan diri sebagai independen karena partainya dilarang mencalonkan diri.

Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) pimpinan Sharif adalah partai terbesar yang diakui dengan 75 kursi dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpin Bilawal Bhutto Zardari, putra mantan perdana menteri Benazir Bhutto yang dibunuh, berada di urutan kedua dengan 54 kursi.

Kedua partai membuka perundingan formal pada Minggu malam untuk membentuk pemerintahan koalisi, dengan pernyataan dari PML-N yang mengatakan pertemuan itu "konstruktif" dan "keduanya menyatakan komitmen untuk menempatkan kepentingan dan kesejahteraan bangsa di atas segalanya".

Namun, para pejabat PML-N dan PPP mengatakan pembicaraan mereka terhenti mengenai pemimpin mana yang akan menduduki posisi puncak.

"Kedua belah pihak tertarik untuk membentuk koalisi, namun sejauh ini belum ada terobosan. Kedua partai menginginkan jabatan perdana menteri," kata seorang tokoh senior PML-N yang dekat dengan keluarga Sharif kepada Reuters, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

PML-N belum menyebutkan calon perdana menterinya.
Namun, sumber PML-N mengatakan "kemungkinan besar" Shehbaz Sharif, 72 tahun, yang menjabat selama 16 bulan hingga Agustus, akan terpilih. Dia adalah adik dari pendiri partai Nawaz Sharif, 74, yang telah tiga kali menjadi perdana menteri.

Nawaz Sharif akan menjadi kandidat hanya jika partainya memperoleh mayoritas yang jelas, tambah tokoh senior tersebut.

Namun, Ata Tarar, tokoh senior PML-N lainnya, mengatakan partainya belum mengambil keputusan terhadap calonnya.

Untuk menjadi perdana menteri, seorang kandidat harus menunjukkan bahwa mereka memiliki mayoritas sederhana yaitu 169 kursi dari 336 anggota Majelis Nasional ketika sidang tersebut diadakan dalam beberapa minggu ke depan. Sekitar 70 kursi diperuntukkan bagi perempuan dan kelompok minoritas, dibagi antar partai secara proporsional.

PPP selalu mempertahankan Bhutto Zardari sebagai keturunan politiknya, dan jika berhasil, mantan menteri luar negeri berusia 35 tahun itu akan menjadi perdana menteri termuda di Pakistan sejak ibunya, Benazir.

“Partai kami menginginkan Bilawal sebagai perdana menteri,” kata pemimpin PPP Faisal Karim Kundi kepada Geo TV, seraya menambahkan bahwa sejumlah tokoh independen juga bergabung dengan partainya. “Tidak ada yang bisa membentuk pemerintahan tanpa kita.”

Beberapa anggota parlemen independen, yang sebelumnya berasal dari Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Khan, dapat bergabung dengan salah satu partai, atau membentuk koalisi dengan partai yang lebih kecil untuk mencoba memblokir dua partai yang lebih besar, kata para analis.

PTI menolak berkomentar mengenai rencana anggota parlemen tersebut.
Pemungutan suara tersebut dirusak oleh penutupan internet seluler pada hari pemilu dan penundaan hasil pemilu yang tidak biasa, sehingga menimbulkan tuduhan bahwa pemilu tersebut dicurangi dan menarik perhatian dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing.

Beberapa partai politik dan kandidat menyerukan protes terhadap hasil pemilu dan para pendukung PTI memblokir lalu lintas di kota utara Peshawar pada hari Minggu.

Perdana Menteri Sementara Anwaar-ul-Haq Kakar menolak tuduhan tersebut dan mengatakan tidak ada manipulasi hasil dan tidak ada tekanan pada komisi pemilihan untuk memberikan hasil tertentu.

Dia mengatakan Pakistan tidak akan menyelidiki tuduhan penyimpangan pemilu hanya karena beberapa negara asing telah melakukan penyelidikan dan memiliki undang-undang sendiri untuk menangani tantangan apa pun.
Komisi Pemilihan Umum Pakistan menyalahkan penutupan internet seluler sebagai penyebab penundaan tersebut.

“KPU menolak sama sekali tuduhan kecurangan dalam pemilu,” katanya dalam tanggapan pertamanya terhadap tuduhan tersebut. Beberapa insiden serupa tidak dapat disangkal dan terdapat forum untuk menangani kasus-kasus tersebut, katanya dalam sebuah pernyataan.