JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan alasanya dirinya tiga kali memblokir sebagian kecil anggaran kementerian atau lembaga (K/L).

Anggaran yang diblokir atau terkena kebijakan automatic adjustment senilai Rp50,14 triliun. Pada 2022, nilainya sebesar Rp39,71 triliun, dan pada 2023 menjadi Rp50,23 triliun.

"Itu dilakukan sebagai antisipasi. Selama ini kan kita lakukan juga selama tahun 2022-2023, dan sekarang 2024," ujar Sri Mulyani, Rabu (14/2/2024).

Sejatinya qutomatic adjustment bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mendesak sesuai prioritas pemerintah. Misalnya, saat terjadi banyaknya jalan rusak di daerah, anggaran cadangan K/L bisa digunakan.

"Waktu tahun lalu juga dilakukan prioritas baru seperti Inpres untuk jalan karena jalan-jalan rusak. Sehingga kalau memang dianggap ada suatu prioritas baru, kita minta seluruh K/L untuk mencadangkan 5%," tuturnya.

Meski begitu, Sri Mulyani belum mau menjelaskan, anggaran hasil blokir pada tahun ini akan digunakan untuk memenuhi kebijakan apa saja.

Sri Mulyani hanya menekankan pencairannya akan disesuaikan kebutuhan prioritas pemerintah.