BANDUNG - Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan dan stabilitas pangan, namun juga tentang kualitas konsumsi pangan masyarakat. Ukuran kualitas bisa terlihat dari indikator skor Pola Pangan Harapan atau PPH.

Terkait hal itu, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)  Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.

"Keragaman konsumsi pangan merupakan aspek penting dalam proses membangun ketahanan pangan yang kokoh, mandiri, dan berdaulat. Karena itu skor PPH sebagai sebuah tolok ukur dalam melihat situasi konsumsi pangan menjadi penting." ujar Arief.

Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy dalam Launching skor PPH dan Pemberian Apresiasi Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 di Bandung, Kamis (15/2/2024) mengungkapkan sepanjang 2023, NFA telah berupaya maksimal mencapai target skor PPH Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2023.

“Skor PPH Tahun 2023 sebesar 94,1 berhasil melampaui target yaitu sebesar 94. Capaian ini lebih tinggi dari skor PPH tahun sebelumnya (2022) yang tercatat di angka 92,9. Ini salah satu bukti konkrit komitmen NFA dalam mendorong pola konsumsi masyarakat Indonesia menuju pola konsumsi yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong penganekaragaman pangan agar digiatkan dan diterapkan seluruh masyarakat,” ungkap Sarwo.

“Kami juga terus memastikan masyarakat memiliki akses pangan yang cukup, merata, dan terjangkau melalui berbagai upaya seperti intervensi bantuan pangan, hingga sosialisasi pangan B2SA ke anak sekolah, kalangan ibu-ibu hingga komunitas. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah setiap individu mampu memperoleh pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman sehingga dapat hidup sehat, aktif, dan produktif," lanjutnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto mengungkapkan, perhitungan skor PPH merupakan hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data konsumsi yang berasal dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ini berdasarkan dasar proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan yang menjadi indikator skor PPH.

“Dalam menentukan skor PPH, NFA terus memantau kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia melalui 9 kelompok pangan yang menjadi indikator skor PPH. Sembilan kelompok pangan tersebut terdiri atas padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak, dan lemak, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain misalnya minuman dan bumbu,” ungkap Andriko.

Lebih lanjut, dari hasil skor PPH nasional 2023 sebesar 94,1 tersebut, dapat diketahui besaran konsumsi energi sebesar 2.088 kkal/kapita/hari atau 99,4 persen terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari. Ini masih termasuk kategori normal.

Adapun rincian skor PPH antara lain padi-padian mencapai persentase sebesar 56,7 persen dari target Angka Kecukupan Gizi (AKG) ideal di 50 persen, lalu umbi-umbian 2,7 persen dari AKG ideal 6 persen, dan pangan hewani 12,1 persen dari AKG ideal 12 persen. Selanjutnya minyak dan lemak 12 persen dari AKG ideal 10 persen, buah/biji berminyak 0,8 persen dari AKG ideal 3 persen, kacang-kacangan 3,3 persen dari AKG ideal 5 persen.Kemudian gula 3,2 persen dari AKG ideal 5 persen, sayur dan buah 6 persen dari AKG ideal 6 persen, dan lain-lain seperti minuman dan bumbu 2,4 persen dari AKG ideal 3 persen.

“Berdasarkan capaian skor PPH dan persentase angka tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Namun demikian tentunya ada jenis konsumsi yang perlu kita tingkatkan dan diturunkan angka persentasenya," ungkap Andriko.

Bersamaan dengan Launching skor PPH tersebut, NFA memberikan apresiasi kepada empat provinsi dengan capaian skor PPH melebihi target RPJMN 2023. Yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan.Selain itu juga diberikan kepada lima Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Sumenep, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lumajang.

Dengan capaian skor PPH 2023 tersebut, NFA menetapkan kembali target capaian skor PPH untuk tahun 2024 sebesar 95,2 dari skor PPH ideal 100. Target tersebut diyakini dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk menangani berbagai permasalahan pangan, seperti pengentasan daerah rawan pangan dan gizi serta penurunan angka stunting di Indonesia.

Dalam kesempatan ini juga diberikan apresiasi kepada provinsi pelaksana pengawasan keamanan pangan segar terbaik. Peringkat ke-3 adalah Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta, peringkat ke-2 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung serta peringkat pertama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/ Kota diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Sementara itu pembina penerapan standar keamanan terbaik melalui penerbitan label hijau diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagai terbaik ketiga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagai terbaik kedua dan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sebagai terbaik pertama.

“Penghargaan ini diberikan kepada para pelaku pendukung sistem keamanan pangan segar selama tahun 2023 untuk mengapresiasi kinerja Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD yang memiliki tugas dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan, karena keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah untuk terus meningkatkan sinergitas lintas sektor dalam membangun sistem keamanan pangan segar di Indonesia,” ungkap Andriko.

Selain mendorong konsumsi B2SA melalui berbagai gerakan, di sisi hilir NFA juga mengedepankan aspek keamanan pangan diantaranya melalui perumusan standar keamanan dan mutu pangan. Di samping itu, juga melalui pengawasan keamanan pangan segar di peredaran, dimana telah diluncurkan mobil laboratorium keliling pengawasan keamanan pangan. Mobil ini dilengkapi peralatan pengujian dan juga promosi keamanan dan mutu pangan segar.

Sementara itu, provinsi terbaik pelaksana program Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2023 diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah. Apresiasi juga turut diberikan kepada para pakar yang telah berkontribusi secara aktif dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, yakni Prof. Drajat Martianto, Prof. Purwiyatno Hariyadi dan Prof. Achmad Suryana.