PARIS - Pengakuan negara Palestina bukan lagi hal yang tabu bagi Prancis, kata Presiden Emmanuel Macron pada hari Jumat lalu. Dia menyarankan Paris dapat mengambil keputusan jika upaya solusi dua negara terhenti karena tentangan Israel.

Pengakuan sepihak Perancis tidak akan banyak mengubah situasi di lapangan tanpa adanya perundingan yang sebenarnya, namun akan berdampak secara simbolis dan diplomatis.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyuarakan penolakannya terhadap kedaulatan Palestina, dengan mengatakan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan kendali penuh keamanan Israel di sebelah barat Yordania dan hal ini bertentangan dengan negara Palestina.

Anggota parlemen Prancis melakukan pemungutan suara pada tahun 2014 untuk mendesak pemerintah mereka mengakui Palestina, sebuah langkah simbolis yang berdampak kecil pada sikap diplomatik Prancis.

Komentar Macron adalah pertama kalinya seorang pemimpin Prancis melontarkan saran seperti itu dan menyoroti ketidaksabaran lebih lanjut di antara para pemimpin Barat ketika korban meningkat di Gaza akibat pembalasan Israel setelah serangan pada 7 Oktober oleh kelompok militan Islam Palestina Hamas yang menewaskan 1.200 orang, dan memakan korban 253 orang. sandera, menurut penghitungan Israel.

“Mitra-mitra kami di kawasan ini, terutama Yordania, sedang mengupayakannya, kami sedang berupaya bersama mereka. Kami siap berkontribusi untuk itu, di Eropa dan di Dewan Keamanan. Pengakuan atas negara Palestina bukanlah hal yang tabu bagi Prancis," kata Macron bersama Raja Yordania Abdullah II di Paris.

“Kita berhutang budi kepada rakyat Palestina, yang aspirasinya sudah terlalu lama diinjak-injak. Kita berhutang budi kepada bangsa Israel yang mengalami pembantaian anti-Semit terbesar di abad ini, dan mereka yang menabur balas dendam,” katanya.

Komentar Macron kemungkinan besar ditujukan untuk menambah tekanan terhadap Israel.

Serangan udara dan darat besar-besaran Israel di Gaza yang kecil dan berpenduduk padat telah menewaskan lebih dari 28.000 warga Palestina, meratakan wilayah yang dibangun dan menyebabkan sebagian besar dari 2,3 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal.

Meskipun sebagian besar negara berkembang mengakui Palestina sebagai sebuah negara, sebagian besar negara-negara Eropa Barat tidak mengakuinya. Mereka berargumen bahwa negara Palestina yang merdeka harus muncul dari perundingan dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan awal bulan ini bahwa bagian dari kebijakan Inggris adalah mengatakan akan ada saatnya Inggris akan mengakui negara Palestina, termasuk di PBB.

Macron menambahkan bahwa serangan Israel di Rafah hanya dapat menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menjadi titik balik konflik tersebut.