PBB - Amerika Serikat kembali memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai perang Israel-Hamas, menghalangi tuntutan gencatan senjata kemanusiaan segera karena malah mendorong badan beranggotakan 15 negara itu untuk menyerukan gencatan senjata sementara terkait dengan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.

Tiga belas anggota dewan memberikan suara mendukung rancangan undang-undang yang disusun Aljazair, sementara Inggris abstain. Ini merupakan veto ketiga AS terhadap rancangan resolusi sejak dimulainya konflik pada 7 Oktober. Washington juga menggunakan hak vetonya untuk memblokir amandemen rancangan resolusi pada bulan Desember.

“Pemungutan suara yang mendukung rancangan resolusi ini merupakan dukungan terhadap hak hidup warga Palestina. Sebaliknya, pemungutan suara yang menentang rancangan resolusi ini menyiratkan dukungan terhadap kekerasan brutal dan hukuman kolektif yang menimpa mereka,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada dewan sebelum pemungutan suara.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield memberi isyarat pada hari Sabtu bahwa AS akan memveto rancangan resolusi tersebut karena khawatir akan membahayakan perundingan antara AS, Mesir, Israel dan Qatar yang berupaya menengahi jeda perang dan pembebasan sandera oleh Hamas di Jalur Gaza.

“Menuntut gencatan senjata segera dan tanpa syarat tanpa kesepakatan yang mengharuskan Hamas melepaskan sandera tidak akan menghasilkan perdamaian yang bertahan lama. Sebaliknya, hal itu bisa memperpanjang pertempuran antara Hamas dan Israel,” kata Thomas-Greenfield kepada dewan menjelang pemungutan suara.

Resolusi yang dirancang Aljazair yang diveto oleh AS tidak mengaitkan gencatan senjata dengan pembebasan sandera. Mereka secara terpisah menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat.

“Pesan yang diberikan hari ini kepada Israel yang memiliki hak veto ini adalah bahwa mereka dapat terus lolos dari pembunuhan,” kata utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, kepada dewan.

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan kata gencatan senjata disebutkan "seolah-olah itu adalah sebuah solusi ajaib, sebuah solusi ajaib untuk semua masalah di kawasan ini."

“Gencatan senjata mencapai satu hal dan hanya satu hal – kelangsungan hidup Hamas,” kata Erdan kepada dewan. “Gencatan senjata adalah hukuman mati bagi lebih banyak warga Israel dan Gaza.”

AS kini telah mengusulkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata sementara dalam perang Israel-Hamas dan menentang serangan darat besar-besaran yang dilakukan sekutunya Israel di Rafah, menurut teks yang dilihat oleh Reuters pada hari Senin. Dikatakan pihaknya berencana memberikan waktu untuk negosiasi dan tidak akan terburu-buru melakukan pemungutan suara.

Hingga saat ini, Washington menolak kata gencatan senjata dalam setiap tindakan PBB terkait perang Israel-Hamas. Namun teks yang disampaikan AS mencerminkan bahasa yang Presiden Joe Biden gunakan pekan lalu dalam percakapannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Rancangan resolusi AS akan membuat Dewan Keamanan “menggarisbawahi dukungannya terhadap gencatan senjata sementara di Gaza sesegera mungkin, berdasarkan formula pembebasan semua sandera, dan seruan untuk menghilangkan semua hambatan terhadap penyediaan bantuan kemanusiaan dalam skala besar.”

Ini adalah kedua kalinya sejak 7 Oktober Washington mengusulkan resolusi Dewan Keamanan mengenai Gaza. Rusia dan Tiongkok memveto upaya pertamanya pada akhir Oktober.

Washington secara tradisional melindungi Israel dari tindakan PBB. Namun mereka juga abstain sebanyak dua kali, sehingga memungkinkan dewan untuk mengadopsi resolusi yang bertujuan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dan menyerukan jeda yang lebih lama dalam pertempuran.

Perang dimulai ketika para pejuang dari kelompok militan Hamas yang menguasai Gaza menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 253 orang, menurut penghitungan Israel. Sebagai pembalasan, Israel melancarkan serangan militer ke Gaza yang menurut otoritas kesehatan telah menewaskan hampir 29.000 warga Palestina dan ribuan mayat lainnya dikhawatirkan hilang di tengah reruntuhan.

Pada bulan Desember, lebih dari tiga perempat dari 193 anggota Majelis Umum PBB memilih untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera. Resolusi-resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat namun mempunyai bobot politik, mencerminkan pandangan global mengenai perang.