MAROS – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan, bantuan pangan beras mampu menahan laju demand beras di pasaran. Arief sekaligus membantah penilaian bahwa bantuan tersebut mempersulit ketersediaan beras di pasaran.

Arief menyampaikan hal itu usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran bantuan pangan beras di Gudang Perum Bulog Matangase, Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah memberikan bantuan di tengah naiknya harga beras.

"Apa sudah terima Januari dan Februari, Maret, April, Juni akan terima lagi.  Ibu Bapak akan menerima 10 kg. Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita. Kalau cukup. Kenapa Ibu Bapak semua diberi bantuan pangan beras 10 kg? karena harga beras naik. kenapa naik? karena ada perubahan musim, ada El Nino dan itu tidak hanya dialami negara kita. Tapi di negara lain juga mengalami yang sama, hanya saja di negara lain tidak diberi 10 kg setiap bulan. Bedanya itu," ujar Presiden kepada 1.000  Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara itu, usai mendampingi Presiden, Arief mengatakan, bantuan pangan beras yang sudah bergulir sejak awal 2023 tidak akan menyulitkan ketersediaan beras di masyarakat. Sebaliknya, bantuan tersebut justru mengurangi demand terhadap beras. Sebab, 22 juta masyarakat mendapatkan beras secara gratis. Pada saat yang sama pemerintah pun masih terus menggelontorkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke pasaran melalui program intervensi lainnya.

“Program bantuan pangan beras ini, memang harus dilaksanakan oleh negara kepada 22 juta KPM tiap bulannya. Dengan ini, sedikit banyak dapat menahan demand masyarakat terhadap konsumsi beras. 22 juta KPM itu kalau secara individu sampai sekitar 89 juta atau artinya hampir sepertiga rakyat Indonesia yang diberikan beras gratis oleh pemerintah,” beber Arief.

“Jadi tidak benar bahwa penyaluran bantuan pangan ini malah akan dapat sebabkan keterbatasan beras di pasar. Pemerintah komitmen menggencarkan melalui berbagai program demi ketersediaan stok pangan strategis di masyarakat. Kita sama-sama nantikan produksi beras nasional yang terus di akselerasi oleh teman-teman di Kementerian Pertanian,” tambahnya.

Per 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton. Penyerapan beras yang bersumber dari petani dalam negeri di tahun ini realisasinya telah menyentuh angka 107 ribu ton. Sementara untuk stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPP) hingga minggu kedua Februari, total secara keseluruhan terdapat 7,5 ribu ton.

Kesiapan penyerapan produksi beras nasional telah dirancang NFA bersama BUMN bidang pangan dalam menyambut panen padi mendatang yang akan mulai terakselerasi. Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Maret mendatang produksi beras dapat mencapai 3,51 juta ton dengan luas panen 1,15 juta hektar.

"Sekarang fokus kita dalam menghadapi panen nanti adalah bagaimana tetap menjaga harga di tingkat petani agar tidak jatuh. Harga beras hari ini tentu karena NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) saat ini sangat baik, di angka 116,16," ujarnya.

“Saat panen mulai naik, harga di petani kita akan jaga agar tidak sampai jatuh terlalu dalam. Ini merupakan tugas NFA dalam menjaga keseimbangan dari hulu sampai hilir, di mana petani senang dan semangat menanam, lalu penggiling dapat pasokan GKP (Gabah Kering Panen) serta masyarakat juga bisa membeli beras dengan harga baik," tandasnya.

"Terkait harga beras nantinya, variabel cost sudah mengalami kenaikan, mulai dari pupuk, harian orang kerja, BBM, dan unsur produksi lainnya. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Lihat saja harga beras di luar negeri sudah menyentuh USD 650-670 per metrik ton. Jadi agak sulit untuk mengatakan harga beras nanti akan turun seperti 2-3 tahun lalu. Tapi yang terpenting adalah ketersediaan stok secured terlebih dahulu," pungkas Arief.

Lebih lanjut, realisasi program intervensi lainnya yang konsisten dilaksanakan oleh pemerintah antara lain penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) ke tingkat konsumen yang sampai 17 Februari telah mencapai 264 ribu ton dalam 2 bulan ini. Sementara, pencapaian program Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah selama Januari telah terlaksana sebanyak 429 kali di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Di Februari ini, GPM ditargetkan sebanyak 315 kali dan akan terus diperbanyak sesuai kolaborasi bersama pemerintah daerah.