JAKARTA - Gerakan aksi rakyat gugat Pemilu 2024 secara kompak ingin memakzulkan Presiden Joko Widodo. Jokowi dinilai telah merusak dan mencederai demokrasi Indonesia.

Wakil Koordinator Gerakan aksi rakyat gugat Pemilu 2024, Tio Martha dalam konferensi pers di Clay Coffee Space, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (23/2) mengurarakan kekecewaannya kepada Jokowi. Presiden ke-7 RI itu dianggap telah gagal menjaga harmonisasi demokrasi.

Ia mengatakan, Jokowi tidak mampu menegakkan dan menjaga demokrasi Indonesia. Menurutnya cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024 dianggap sebagai langkah yang mematikan demokrasi.

“Kecewa dengan Jokowi selaku Presiden RI yang tidak mampu menegakkan demokrasi malah cenderung mematikan demokrasi,” kata Tio dalam konferensi pers.

Tak hanya itu, Jokowi juga dianggap tidak netral dalam pemilu kali ini. Jokowi dinilai terlalu ikut campur untuk menguntungkan pihak lain.

Sebab itu, kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 ingin agar Jokowi segera dimakzulkan. Hal tersebut sebagai sikap dalam mengusut tuntas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Jokowi selaku Presiden RI tidak mampu menyelenggarakan Pemilu 2024 yang netral dan jujur serta adil,” ucap Tio.

Selain itu, Tio juga menyampaikan jika pihaknya kecewa dengan KPU dan Bawaslu yang tidak bisa menegakkan aturan sesuai fungsinya. Terlebih, KPU dan Bawaslu justru ikut andil dalam bagian kecurangan Pemilu 2024.

“Kecewa dengan KPU dan Bawaslu yang tidak dapat melaksanakan fungsinya malah cenderung menjadi bagian yang terlibat dalam proses kecurangan Pemilu 2024,” pungkas Tio.

Seperti diketahui, huru-hara Pemilu 2024 belum juga selesai. Banyak pihak yang menganggap pemilu tahun ini banyak kecurangan.

Sejalan dengan itu, beberapa pihak melayangkan hak angket DPR agar digunakan untuk mengusut dugaan kecurangan tersebut. Capres 03 Ganjar Pranowo menjadi salah satu pihak yang mendorong hak angket DPR agar digunakan. Dia mendorong partai pengusungnya di DPR RI, PDIP dan PPP, menggulirkan hak angket tersebut.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu,” kata Ganjar Senin (19/2) kemarin.

Sikap Ganjar tersebut direspon oleh kubu Capres 01 Anies Baswedan yang juga mendukung rencana itu. Baik NasDem, PKS dan PKB telah me

"Semangat kami seperti semangat yang dinyatakan oleh Pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket," kata Sekjen Partai NasDem, Hermawi.