JAKARTA - Isu penggunaan hak angket DPR dan pemakzulan Presiden Joko Widodo terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih terus berlanjut. Dua kubu peserta Pilpres 2024 yakni Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin masih berupaya merealisasikan hak angket itu.

Terkait hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan jika hak angket tidak akan sampai memakzulkan Jokowi. Bahkan, mengubah hasil pemilu saja tidak akan bisa.

"Hak angket jelas tidak akan mengubah hasil pemilu, apalagi samai memakzulkan Jokowi, itu terlalu jauh dan beda konteks," kata Ujang kepada katakini.com, Selasa (27/2).

Hal itu dikarenakan menurut Ujang antara kubu 01 dan 02 belum ada kekompakan dalam mengusung penggunaan hak angket. Partai pengusung kedua capres tersebut juga belum ada yang buka suara secara resmi.

Ujang melihat, PPP dan PDI Perjuangan yang berada di balik Ganjar belum mengeluarkan statement apapun terkait hak angket itu. Megawati Soekarnoputri selaku ketua PDIP juga belum menunjukan dukungannya terhadap isu tersebut.

"Saya melihat (kubu 01 dan 03) juga belum satu suara, PPP juga belum menentukan, PDIP juga belum bersuara ketua umumnya (Megawati)," ucapnya.

Lanjut Ujang, di kubu 01 sendiri belum terlihat solid. Selain Ketum NasDem Surya Paloh yang justru bertemu dengan Presiden Joko Widodo, PKB juga berpotensi akan balik arah.

"Kubu 01 juga belum tentu solid, PKB juga bisa saja balik arah di tengah jalan," imbuhnya.

Menurut Ujang, isu tersebut hanya digoreng oleh Ganjar yang merasa tidak terima dengan kekalahan. Padahal, sejatinya posisi Ganjar sendiri di PDIP tidak terlalu kuat.

Sehingga, isu penggunaan hak angket ini tidak akan terealisasikan. Ujang menilai, isu tersebut lambat laun akan dilupakan oleh publik.

"Itu kan hanya Ganjar saja yang mengusulkan, dan Ganjar juga bukan petinggi partai, dia hanya capres yang kalah," pungkasnya.