JAKARTA - Isu penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 belum menemukan titik terang. Isu itu justru dianggap hanya angin lalu dan akan gembos dengan sendirinya.

Terakit hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Surabaya Singgih Mangalou justru meragukan soliditas partai pengusung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo selaku pendorong isu tersebut.

Menurutnya, baik kubu 01 dan 03 memang memiliki jumlah kursi yang mumpuni. Namun untuk satu suara dalam mendorong penggunaan hak angket DPR kemungkinan kecil bisa terjadi.

"Secara teori, 01 punya 167 kursi dan 03 punya 147 kursi, total 314 kursi artinya 55 persen kursi DPR RI. Saya tidak yakin koalisi tsb akan kompak dalam merumuskan pemakzulan presiden, prosesnya terlalu panjang," kata Singgih kepada katakini.com, Selasa (27/2).

Menurutnya, isu tersebut hanya gertakan politik semata. Ia menganggap Anies dan Ganjar tidak siap dalam menerima kekalahan di Pilpres 2024 melawan Prabowo Subianto.

Meski dugaan kecurangan bisa dengan mudah dibuktikan, namun hal itu tidak mungkin bisa mengubah hasil pemilu. Baik Anies ataupun Ganjar harus mengumpulkan setidaknya 7 persen atau sekitar 14 juta suara yang dicurangi.

"Dugaan kecurangan pemilu sangat mungkin di buktikan, akan tetapi sulit merubah hasil pemilu presiden. 01 dan 03 setidaknya harus mengumpulkan bukti kecurangan 7% artinya setidaknya 14 juta suara," ucapnya.

Lanjut Singgih, daripada mengusulkan hak angket, lebih baik 01 dan 03 fokus terhadap Pikada serentak. Ia melihat akan lebih seru jika kedua kubu tersebut bersatu di Pilgub melawan calon dari pemerintah.

"Harusnya pertarungan lebih ksatria jika di arahkan ke pilkada serentak, khususnya pilkada Gubernur. 01 dan 03 kerjasama untuk menantang calon dari pemerintah. Lebih seru tentunya. Koalisi 5 partai akan lebih solid," pungkasnya