BATAM - Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Suprihartini menilai kerja sama yang erat antara DPR RI dan media punya peran penting dalam membangun pemahaman publik tentang pentingnya Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Hal tersebut Suprihartini sampaikan dalam Kegiatan Forum Komunikasi dan Sosialisasi dengan tema `Sinergi DPR RI dan Wartawan Parlemen dalam Mendukung Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus` di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (23/2/2024).

"DPR RI sendiri memiliki peran kunci dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan yang mendukung pengembangan KEK. Melalui legislasi yang tepat, DPR RI dapat menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam," katanya.

Berbagai hal positif yang diharapkan tersebut, menurutnya, dapat lebih diinformasikan ke khalayak dalam rangka sosialisasi kinerja kedewanan. Serta dalam forum inilah, yang dinilai Suprihartini tepat untuk memulai hal tersebut.

"Setelah acara ini berlangsung, kami berharap teman teman dari KWP (Koordinatoriat Wartawan Parlemen) sekalian dapat menyebarluaskannya lewat pemberitaan di media masing-masing. Sebarkanlah informasi soal Batam ini dan bagaimana peran legislasi dan pengawasan dari parlemen terhadap penguatan area ini sebagai blok ekonomi khusus," pintanya.

Lebih lanjut, Suprihartini menjelaskan pemilihan Kota Batam sebagai lokasi penyelenggaraan forum diskusi juga bukan tanpa alasan, melainkan salah satu bentuk kepedulian DPR terhadap pembangunan di Batam.

"Tidak hanya sebagai simbol kepedulian DPR RI terhadap pengembangan Batam, tetapi juga sebagai upaya untuk mengenalkan secara langsung potensi dan perkembangan terkini di KEK Batam kepada wartawan parlemen," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan; Plh Inspektur Utama M. Djazuli; Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi; Kepala Pusat Pengembangan KPBPB dan KEK Batam, Irfan Syakir Widyasa; Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait; Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Setjen DPR RI M. Ibnurkhalid dan Ketua KWP, Ariawan.