SEOUL - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa peningkatan hubungan dengan Jepang membantu memerangi ancaman dari pengembangan senjata Pyongyang. Dia juga meminta bantuan dari komunitas internasional untuk mewujudkan unifikasi dengan Korea Utara.

Di bawah pemerintahan konservatif Yoon, Seoul telah mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan Tokyo yang telah memiliki banyak sejarah selama bertahun-tahun, pada saat pengaruh Tiongkok semakin besar dan program rudal dan nuklir Korea Utara semakin meningkat.

Dalam upacara untuk memperingati hari kemerdekaan, Yoon mengatakan tahun depan akan menjadi peringatan 60 tahun normalisasi hubungan diplomatik dengan Jepang dan dia berharap ini bisa menjadi peluang bagi hubungan bilateral untuk mencapai “tingkat yang lebih tinggi.”

“Sekarang, Korea Selatan dan Jepang bekerja sama untuk mengatasi masa lalu yang menyakitkan dan bergerak menuju ‘dunia baru’,” ujarnya dalam pidato memperingati terbentuknya gerakan kemerdekaan melawan pendudukan Jepang di Korea pada tahun 1910-1945.

“Kerja sama keamanan kedua negara terhadap ancaman nuklir dan rudal Korea Utara semakin diperkuat,” tambahnya.

Dalam pidatonya, Yoon mengatakan bahwa Seoul akan membutuhkan bantuan internasional untuk setiap prospek penyatuan dengan Korea Utara.
“Unifikasi adalah tugas menantang yang tidak bisa kita selesaikan sendirian. Komunitas internasional harus menyatukan kekuatannya dengan cara yang bertanggung jawab,” katanya.

Komentar Yoon muncul setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada bulan Januari menyebut Korea Selatan sebagai “musuh utama” dan mengatakan unifikasi tidak lagi mungkin dilakukan.

Ketegangan juga meningkat di semenanjung Korea menyusul intensifnya latihan militer oleh militer Korea Selatan dan AS, terkadang melibatkan Jepang, sebagai tanggapan atas uji coba senjata oleh Korea Utara, yang mengatakan pihaknya bersiap untuk “perang nuklir” dengan musuh-musuhnya.

Pemerintah Korea Selatan akan terus memberikan dukungan bagi para pembelot Korea Utara, kata Yoon, sambil menuduh Pyongyang melakukan “tirani dan pelanggaran hak asasi manusia.”