SEOUL - Pemerintah Korea Selatan pada Jumat malam secara terbuka memerintahkan 13 dokter, setidaknya beberapa di antaranya vokal mengenai pemogokan sekitar 9.000 dokter karena rencana reformasi sistem kesehatan, untuk kembali bekerja atau menghadapi hukuman.

Pemberitahuan hukum publik ini merupakan tanda terbaru dari sikap garis keras pemerintah Korea Selatan terhadap para dokter peserta pelatihan yang berpartisipasi dalam pemogokan atau mengkritik rencana reformasi, setelah polisi setempat menggerebek pejabat asosiasi dokter pada hari Jumat, hari libur umum di Korea Selatan.

Kementerian Kesehatan memuat di situs webnya nomor izin dan rumah sakit dari 13 dokter, memerintahkan mereka untuk kembali bekerja atau izin mereka berpotensi ditangguhkan atau menghadapi tuntutan pidana.

Nama-nama dokter tersebut sebagian telah disunting, namun setidaknya beberapa di antara mereka tampaknya adalah dokter-dokter yang masih dalam tahap pelatihan yang sangat vokal mengenai pemogokan tersebut dan mengkritik pemerintah, termasuk Park Dan, ketua Asosiasi Magang dan Penduduk Korea.

Pihak berwenang pada hari Jumat meningkatkan tekanan untuk mengakhiri pemogokan, dengan polisi Korea Selatan melancarkan serangan yang menargetkan pejabat Asosiasi Medis Korea.

Pemerintah telah menetapkan hari Kamis sebagai batas waktu bagi para dokter untuk kembali bekerja atau menghadapi hukuman, namun data Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari dua pertiga dokter peserta pelatihan, atau hampir 9.000, mengabaikan seruan untuk kembali bekerja.

Para dokter merencanakan demonstrasi massal pada hari Minggu untuk memprotes rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang mulai tahun 2025 untuk mengatasi kekurangan dokter di salah satu masyarakat dengan penuaan tercepat di dunia.