JAKARTA – Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) meminta pemerintah daerah (pemda) menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1446 H/2024 M. GPM merupakan bentuk kehadiran negara untuk urusan pangan.

"Hari ini kita menguatkan sinergi kementerian dan lembaga, BUMN pangan, asosiasi, serta pelaku usaha pangan untuk secara bersama-sama memastikan upaya-upaya stabilisasi pangan terus diintensifkan. Bapak Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari 2024 lalu menugaskan kita semua agar menjaga betul-betul ketersediaan pangan dan stabilitas harga di bulan Ramadhan dan Idul Fitri," ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Kenaikan permintaan (demand) bahan pangan di momentum puasa harus diwaspadai agar tidak berdampak pada lonjakan inflasi. Saat ini, inflasi merupakan salah satu tantangan tidak hanya bagi Indonesia tapi dialami oleh semua negara di dunia.

BPS mencatat Inflasi nasional bulan Februari 2024 sebesar 2,75 persen (year on year), dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen. Untuk itu, Arief mengungkapkan berbagai strategi  mengendalikan inflasi pangan melalui  Gerakan Pangan Murah (GPM). Di samping itu,meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan ke pasar tradisional dan ritel modern. 

"Kami berharap seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), karena GPM  merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan. Karena itu, GPM ini kita minta akan ditingkatkan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran," ujar Arief dalam Rakornas yang dihadiri oleh para Pj. Gubernur seluruh Indonesia. 

"Selain GPM, kami harapkan para kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan. Selama HBKN bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri akan ada monev pasokan dan harga pangan oleh tim pusat lintas K/L ke daerah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini," tambahnya.  

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa urusan pangan harus ditangani secara sinergis bersama seluruh stakeholder. Dukungan pemda merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. 

"Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat, bukan hanya kerja dari pemerintah pusat tapi juga yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota," ujar Tito. 

Tito juga menegaskan kepada daerah agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana.

"Lakukan terus pemantauan harga dan stok untuk kepastian ketersediaan pangan, sehingga kita paham perkembangan harga dan dinamika yang ada. Pemerintah daerah melakukan gerakan pangan murah sendiri dari berbagai alokasi seperti dana insentif fiskal, Belanja Tidak Terduga (BTT), subsidi distribusi, bahkan ada dana dekonsentrasi untuk daerah yang dialokasikan oleh Badan Pangan Nasional," tegasnya.  

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan akan ada peningkatan produksi dalam negeri seiring tibanya panen raya. "Produksi beras akan meningkat dan diperkirakan akan ada panen raya di Maret dan April. Dengan ini ada peningkatan suplai yang diharapkan bisa meredam inflasi beras," ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. 

Terkait harga beras, Amalia menekankan bahwa harga beras domestik itu juga dipengaruhi oleh harga beras di pasar internasional yang juga dalam tren meningkat.

"Kenaikan harga beras domestik yang kita alami saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya keterbatasan produksi tapi juga ada kenaikan harga di pasar global yang dialami beberapa negara produsen beras," ungkapnya. 

Dalam Rakornas Pengamanan HBKN Ramadan ini hadir berbagai stakeholder yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, Mabes Polri, Perum Bulog serta para pengusaha dan asosiasi di bidang pangan serta pihak terkait lainnya.