JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI yang baru dilantik, Amir Uskara, mengatakan bahwa sebagai negara yang luas dan besar juga kompleks, Indonesia membutuhkan patron untuk menata pembangunan nasional ke depan, yang memiliki prinsip pembangunan yang merata, terarah, adil dan berkesinambungan.

Wacana penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebelumnya bernama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diajukan MPR RI, menurut Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, sangat baik dan sudah semestinya dilanjutkan serta diwujudkan secara riil.

“Saya pribadi dan kami di PPP melihat PPHN itu sangat baik dan mendukung PPHN sebagai satu patron dalam program pembangunan nasional,” ujar Amir, usai dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW), di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/4/2024).

Lebih jauh, Amir Uskara mengungkapkan bahwa PPHN sebagai patron pembangunan nasional yang berksinambungan, semestinya memang harus ada. Sebab, jika perencanaan pembangunan nasional berasal dari pemikiran, visi dan misi pemimpin seorang pemimpin, maka tidak akan ada prinsip kontinuitas dan berkesinambungan.

“Yang ada nantinya, berganti pemmpin maka akan berganti pula patron pembangunan nasionalnya. Hal tersebut akan merusakan dan merugikan keuangan negara, karena tidak maksimal dalam pemanfaatannya,” katanya.

Terkait pelantikan sebagai Wakil Ketua MPR, Amir Uskara menyebutkan akan melanjutkan tugas-tugas yang selama ini telah dilakukan Pimpinan MPR dan para anggota MPR. “Sehingga tuntas hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2024 nanti,” ujarnya.

Sementara itu, Arsul Sani yang hadir dalam pelantikan Wakil Ketua MPR RI, merasa bangga dengan pelantikan Wakil Ketua MPR yang baru.

“Ini agak berbeda dengan sebelumnya dengan adanya pelantikan ini. Ini tradisi baru dari Pimpinan MPR. Sama seperti ketika di MK, ada acara pelepasan dan penyambutan hakim yang purna tugas dan hakim yang baru. Saya kira ini tradisi yang patut diapresiasi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Arsul Sani juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan MPR yang jumlahnya 10 orang karena telah saling bekerjasama dan saling mendukung, serta saling menguatkan dalam menjalankan tugas sebagai Pimpinan MPR RI. Apalagi selama beberapa tahun berada dalam masa pandemi Covid-19.

Secara khusus Arsul Sani menutup sambutan dengan permohonan maaf kepada Pimpinan MPR bila ada tindakan, perbuatan, dan kata-kata yang khilaf ketika mengemban tugas selama empat tahun tiga bulan sebagai Pimpinan MPR RI.

“Mohon maaf atas segala ‘kebandelan’ dan kenakalan yang mungkin ada,” ucapnya.

Amir Uskara sendiri adalah Pimpinan MPR yang menggantikan Wakil Ketua MPR Arsul Sani yang mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan baru sebagai Hakim di lembaga Mahkamah Konstitusi RI.

Seremoni pelantikan Amir Uskara dipimpin Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan dihadiri beberapa Pimpinan MPR lainnya, antara lain Ahmad Basarah dari unsur PDI Perjuangan, Hidayat Nur Wahid dari unsur PKS dan Fadel Muhammad dari unsur Kelompok DPD.

Bersamaan dengan pelantikan Wakil Ketua MPR, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga memandu pengucapan sumpah empat anggota MPR Pengganti Antar Waktu (PAW).

Mereka adalah Durrotun Nafisah, Ali Imron Bafadal, dan H. Syamsul Bahri R, ketiganya dari Fraksi Partai Gerindra, dan Hj. Jumriah dari Fraksi PDI Perjuangan.