LABUAN BATU – Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi membeberkan action atau tindakan pemerintah guna menstabilkan harga beras.

Arief menjelaskan hal itu di sela mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penyaluran bantuan pangan beras di Gudang Perum Bulog Bakaran Batu, Labuan Batu, Sumatera Utara pada Jumat (15/3/2024). Dalam acara ini, Presiden menyinggung soal harga beras.

"Kalau harga beras turun, saya itu dimarahin petani, tapi kalau beras naik, dimarahin ibu-ibu. (Itu) sulitnya pemerintah di situ mencari keseimbangan, itu yang sulit. Saya pas beras naik, saya main ke sawah, wah petani senang. Begitu saya ke pasar ketemu ibu-ibu, (ditanya) gimana harga beras pak. Inilah yang namanya harga," cerita Presiden.

"Jadi ngurus yang namanya beras, ngurus yang namanya pangan, untuk 270 juta penduduk Indonesia, sangat sulit. (Karena) harus menyediakan beras untuk 270 juta penduduk Indonesia, tidak mudah. Kebutuhan kita setiap tahun 31 juta ton, begitu kurang sedikit, carinya di mana? Tapi kalau produksi petani banyak, kita tenang," ujar Presiden.

“(Kondisi kita) seperti kemarin musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat (sampai) ada yang kena banjir. Inilah negara Indonesia yang sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta, 20 juta, (itu) lebih mudah. Kita 270 juta, tersebar di 17 ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Inilah Indonesia," papar Presiden.

Melansir dari publikasi bulanan FAO (The Food and Agriculture Organization) yang dirilis pada 13 Maret lalu, FAO memberikan domestic price warnings ke beberapa negara dengan level tinggi. Untuk regional Asia Tenggara, disebutkan Myanmar menjadi salah satunya dan dikaitkan dengan kondisi beras dalam negerinya yang pada Februari mengalami kenaikan harga hingga 60 persen.

Terkait penstabilan harga beras, Arief menyatakan pihaknya mulai menerapkan kebijakan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) sementara, khusus untuk beras premium. Relaksasi HET ini dilaksanakan agar stok beras yang sebelumnya masih dengan harga perolehan masih tinggi, dapat dilepas sepenuhnya ke pasar.

“Jadi relaksasi HET kita untuk beras premium, dari tanggal 10 Maret sampai 23 maret. Kenaikannya Rp 1.000 per kilogram (kg). Ini karena sebelumnya harga GKP kan lumayan tinggi. Kemudian seiring berjalannya panen dalam negeri, maka harga gabah itu akan mulai terkoreksi sekitar 2-3 minggu ke depan, sehingga dirasakan perlu relaksasi ini. Sampai dengan nanti stok lama yang dengan perolehannya masih dengan harga lebih tinggi, bisa kita flat out dengan lebih cepat,” ungkap Arief.

"Pemerintah bukan berarti tidak ada action. Action-nya adalah beras komersial Bulog 200 ribu ton disalurkan untuk mengisi pasar. Jadi akhir tahun lalu 200 ribu ton, awal tahun ini 200 ribu ton, dan kemarin terakhir 200 ribu ton lagi. Itu bentuk pemerintah ingin penuhi pasar dengan beras premium," kata Arief.

Terkait beras komersial dari Perum Bulog tersebut, Arief mengatakan harganya tidak mengalami kebijakan relaksasi. Ini karena merupakan bentuk intervensi pemerintah agar pasokan di pasar dapat kembali stabil.

“Jadi setelah tanggal 23 Maret, harga akan kita kembalikan. Kalau secara total kebutuhan satu, nasional sekitar 2,5 sampai 2,6 juta ton. Jadi kurang lebih yang akan di flat out itu sekitar 1 sampai 1,2 juta ton. Kita memang minta tolong ke semua stakeholder secara serentak melaksanakan relaksasi ini,” kata Arief.

“Tetapi ada catatannya, untuk beras komersial yang berasal dari bantuan Bulog dengan harga Rp 12.000 per kg, itu harus dijual di retail tetap HET semula di Rp 13.900 per kg. Jadi yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah melalui Bulog artinya membeli dengan harga Rp12.000, itu bisa tetap di harga Rp 13.900 per kg sesuai HET,” tandasnya.

Di samping itu, Arief memastikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap dilepas ke pasar dengan HET beras medium sesuai zonasi. Apabila masyarakat menemukan ketidaksesuaian, Arief minta segera melaporkan outlet dimaksud.

"Kalau beras SPHP tidak Rp 13.900 per kg, tetapi Rp 10.900 per kg, itu harus ya. Teman-teman di Satgas Pangan Polri nanti akan mengontrol di lapangan, membantu kita bersama-sama. Jadi kalau ada beras SPHP dijual lebih dari Rp 10.900 per kg untuk wilayah DKI Jakarta dan beberapa tempat yang zona 1, mohon bisa disampaikan karena kita akan tegur atau kita setop kemitraan dengan outlet itu," tegasnya.

"Semua harus taat kalau SPHP. Itu beras yang dijual harus sesuai dengan harga yang diberikan pemerintah. SPHP kan sudah dikemas per 5 kg ya, jadi kalau mereka memang seperti itu, kan tokonya juga akan di black list. Semua tokonya terdaftar by name by address by outlet. Verifikasi oleh dinas urusan pangan di setiap daerah. Jadi setiap outlet yang ada itu harus menjual dengan harga yang ditentukan, khusus beras SPHP," terangnya.

Sampai 13 Maret, penyaluran beras SPHP terus digenjot ke daerah-daerah dan telah berada di angka 440 ribu ton. Adapun daerah penyaluran terbesar ada di wilayah DKI Jakarta & Banten, Jawa Timur, serta Jawa Barat. Sementara beras SPHP yang dikucurkan melalui retail modern dan pasar tradisional telah capai 14 ribu ton.