JAKARTA - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan total anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp54 triliun untuk alokasi 2024 setelah pemerintah menetapkan adanya tambahan volume dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

“Jadi awalnya kan ditambah Rp14 triliun, tapi kemudian setelah pemerintah melihat saat Indonesia bisa swasembada pangan, itu berapa pupuk yang dialokasikan? Itu dialokasikan sebesar 9,5 juta ton maka dikembalikan ke angka 9,5 juta ton. Jadi tahun ini anggarannya menjadi Rp54 triliun,” kata Rahmad di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Rahmad menyampaikan anggaran pupuk bersubsidi sebelumnya mencapai Rp26 triliun. Penambahan anggaran tersebut untuk mencapai volume pupuk sesuai kebutuhan pertanian sehingga bisa mencapai swasembada pangan seperti 2017.

Dia mengatakan keputusan penambahan alokasi dana pupuk subsidi tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin oleh Kementerian Perekonomian.

Ia menjelaskan proses penyaluran anggaran untuk sektor pertanian masih dalam tahap pengurusan. Beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), harus direvisi untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

Selain itu, pengurusan anggaran belanja tambahan (ABT) juga sedang dalam proses. Proses ini membutuhkan waktu dan telah melibatkan rapat koordinasi di level Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Upaya intensif sedang dilakukan untuk memastikan kelancaran proses tersebut.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini itu bisa diputuskan melalui rapat menteri, harapan kami di bulan ini sudah bisa diputuskan sehingga 9,5 juta ton sudah bisa benar benar bisa direalisasikan,” ujar Rahmad.

Rahmad juga memastikan bahwa pihaknya siap memasok 9,5 juta ton pupuk subsidi yang ditugaskan oleh pemerintah guna mewujudkan swasembada pangan. Sebab pihaknya mampu memproduksi 14 juta ton per tahun.

Dia menyebut dari 9,5 juta ton pupuk subsidi 5 jut ton di antaranya merupakan pupuk urea, sedangkan 4,5 juta ton lainnya merupakan pupuk NPK.

Rahmad menambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan kepada pihaknya bahwa program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.

Menurut dia, penetapan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton di 2024 disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan anggarannya diatur secara proporsional dari tahun ke tahun.

Langkah tersebut, lanjut Rahmad, tepat untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi yang cukup dan stabil bagi petani Indonesia.

“Saya rasa langkah yang ditetapkan oleh Presiden itu benar, pupuk subsidi itu ditetapkan volumenya 9,5 juta ton kebutuhannya lantas anggarannya mengikuti dari tahun ke tahun,” kata Ahmad.