DEMAK – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan BUMN pangan telah menyalurkan 258,15 ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ke Daerah terdampak bencana.

"Kami bersama BUMN pangan, sejak awal tahun terus menyalurkan stok CPP untuk membantu menanggulangi bencana dan kondisi darurat di berbagai daerah. Tentunya ini berdasarkan regulasi yang telah kami susun, yakni Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 30 tahun 2023," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Demak, Jawa Tengah, Minggu (24/3/2024).

"Sampai 21 Maret, total CPP yang telah kami salurkan sebagai upaya membantu daerah bencana dan tanggap darurat ada sebanyak 258,15 ton. Tentunya ini menjadi salah satu bukti kehadiran negara. Jadi CPP tidak hanya digelontorkan dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan saja, tapi juga kita salurkan ke daerah-daerah bencana," ucapnya.

Adapun penyaluran CPP telah diamanatkan sebagaimana Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Dalam beleid itu, CPP disalurkan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat. Di tahun 2023, CPP berupa beras disalurkan untuk tanggap darurat mencapai 2.302 ton.

Lebih lanjut, penyaluran CPP dalam rangka bencana dan tanggap darurat telah menyentuh beberapa daerah antara lain bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kampar, Riau totalnya 10,15 ton. Daerah bencana banjir di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh disalurkan total CPP 10 ton.

Kabupaten Indragiri Hilir, Riau yang mengalami banjir dengan total salur CPP 5,27 ton. Kemudian Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah yang terdampak banjir disalurkan CPP sejumlah 26,9 ton. Sementara di Kabupaten Sungai Penuh, Jambi yang alami banjir dan tanah longsor juga telah disalurkan CPP 13,7 ton. Selanjutnya untuk Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang terdampak banjir telah disalurkan CPP sebanyak 8,19 ton. 

Di Maret ini, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara yang terdapat banjir dan tanah longsor, CPP telah salur sebanyak 4,54 ton. Selanjutnya untuk Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat yang baru mengalami banjir dan tanah longsor telah disalurkan CPP total 168,75 ton. Di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur yang terdampak banjir, disana telah disalurkan CPP sejumlah 10,64 ton.

Berdasarkan Perbadan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat, penyalurannya dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pemerintah daerah dan pusat. Jenis bencana yang dapat disalurkan CPP antara lain bencana alam misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Lalu bencana nonalam misalnya epidemi dan wabah penyakit, serta bencana sosial misalnya konflik antarkelompok atau teror.