• News

Dianggap Tidak Jalankan UU Imigrasi, DPR akan Makzulkan Menteri Dalam Negeri Amerika

Yati Maulana | Jum'at, 29/03/2024 21:05 WIB
Dianggap Tidak Jalankan UU Imigrasi, DPR akan Makzulkan Menteri Dalam Negeri Amerika Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas berbicara saat konferensi pers di Guatemala City, Guatemala, 21 Maret 2024. REUTERS

WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dikuasai Partai Republik akan menyerahkan dua pasal pemakzulan terhadap Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas ke Senat pada 10 April, kata Ketua DPR Mike Johnson pada Kamis.

Mayorkas, yang dituding oleh Partai Republik atas tingginya arus migran melintasi perbatasan AS-Meksiko, didakwa tipis oleh DPR bulan lalu atas tuduhan bahwa ia tidak menegakkan undang-undang imigrasi AS dan telah membuat pernyataan palsu kepada Kongres.

Mayorkas, yang merupakan bagian dari kabinet Presiden Partai Demokrat Joe Biden, mengatakan dia tidak bertanggung jawab atas situasi perbatasan dan malah menyalahkan sistem imigrasi AS yang rusak dan belum dapat diperbaiki oleh Kongres.

“Kami akan menyampaikan kepada Anda setelah Senat kembali, pada 10 April 2024, pasal-pasal pemakzulan yang telah disahkan,” Johnson dan 11 manajer pemakzulan dari Partai Republik memberi tahu Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dalam sebuah surat pada hari Kamis.

DPR dan Senat saat ini sedang menjalani masa reses selama dua minggu.
"Kami mendesak Anda untuk menjadwalkan persidangan atas masalah ini secepatnya," tulis mereka.

Pejabat federal termasuk presiden, yang dimakzulkan oleh DPR akan diadili di Senat untuk menentukan apakah mereka harus diberhentikan dari jabatannya.
Kantor Schumer mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa para senator akan dilantik sebagai juri sidang sehari setelah artikel tersebut dikirimkan.

Namun, majelis yang dipimpin Partai Demokrat kemungkinan besar tidak akan memilih untuk mencopot Mayorkas dari jabatannya.

DPR melakukan pemungutan suara dua kali sebelum memakzulkan Mayorkas dengan hasil pemungutan suara 214 berbanding 213, setelah pemungutan suara awal gagal. Partai Demokrat dan segelintir anggota Partai Republik menentang tindakan tersebut.