JAKARTA - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran guna menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.

"Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin  (6/5/2024).

"Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar."

Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini.

Selain itu, langkah yang dia tempuh ini untuk menunjukkan moralitas politik.  Sebab, cara berpolitik bangsa Indonesia harus naik kelas dan terhormat.

Ia juga menilai tak perlu ada cibir-mencibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen.

"Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol," kata Ganjar.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. menyatakan bahwa dirinya akan terus berjuang di banyak jalan.

Mahfud menuturkan bahwa jalan itu bisa saja melalui partai politik dan gerakan politik.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam itu mencontohkan bahwa capresnya juga memiliki gerakan politik di luar partai.

Menurut dia, gerakan politik itu bukan hanya partai, melainkan organisasi masyarakat hingga pers yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara.

"Saya itu sedang berkonsolidasi untuk kembali civil society yang pernah berjaya dalam satu barisan untuk membangun demokrasi," jelas Mahfud.

Mahfud pun akan kembali mengajar di kampus untuk meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia. Pasalnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.

Ia mencontohkan undang-undang kini dibentuk sesuai selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh sebab itu, praktik hukum harus diluruskan.

"Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah, sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat," pungkasnya.