JAKARTA - Legitimasi pemerintahan Vladimir Putin kembali mencuat usai pelantikan pada 7 Mei 2024. Acara ini menandai tahap lanjutan dari kampanye untuk melegitimasi pemerintahan Putin setelah "pemilihan" yang sangat kontroversial yang diselenggarakan pada bulan Maret lalu.

Komunitas internasional mengecam keras penyelenggaraan pemungutan suara ilegal di wilayah Ukraina yang sementara diambil alih oleh Rusia. Tindakan semacam ini merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Ukraina dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Selain itu, "pemilihan" di Rusia sendiri gagal memenuhi standar demokratis, tidak ada kebebasan, keadilan, maupun legitimasi yang diakui.

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, yang diadakan pada acara Peringatan ke-38 ‘the Chornobyl NPP Disaster’ di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, menyebut pemilihan yang dianggap tidak sah.

Pemilihan tersebut melanggar segala hukum dan hak-hak rakyat, dan diakui sebagai pemilihan palsu oleh banyak lembaga internasional seperti Parlemen Eropa dan Dewan Eropa.

”Jadi, pertama-tama, pemilihan, saya pikir itu tidak sah, karena melanggar semua hukum yang mungkin dan tidak mungkin serta hak-hak rakyat dan segalanya. Dan saya pikir banyak parlemen dunia, termasuk Parlemen Eropa, termasuk Dewan Eropa, mengatakan bahwa itu adalah pemilihan palsu dan presiden palsu. Jadi, maksud saya, kepada siapa kita menghadap? Itu satu hal. Hal kedua, menyakitkan bahwa saat mengadakan pemilihan yang bahkan kami tidak menyebutnya pemilihan presiden Rusia,” kata Vasyl.

Lebih lanjut, Vasyl mengatakan yang menyakitkan adalah mereka mengadakan pemilihan di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki sementara.

”Itu buruk, karena itu bukan hanya pelanggaran terhadap hukum pemilihan Rusia atau konstitusi, tetapi itu adalah pelanggaran besar terhadap hukum internasional, karena mengadakan pemilihan di wilayah yang diduduki, itu sudah seperti pelanggaran besar terhadap hukum internasional. Jadi, saya benar-benar kecewa bahwa beberapa orang masih mencoba menyajikannya sebagai proses yang sah,” ujarnya.

"Nullifikasi" masa jabatan presiden, upaya untuk memperpanjang cengkeraman kekuasaan Putin, secara luas diakui sebagai tindakan yang tidak sah. Komisi Venesia dan Majelis Parlimen Dewan Eropa keduanya mengkritik amandemen tersebut dan prosedur yang cacat dalam pengadopsiannya.

Lebih lanjut, penerbitan surat perintah penangkapan Putin oleh Pengadilan Pidana Internasional pada tanggal 17 Maret 2023, menegaskan tanggung jawab langsungnya atas kejahatan perang, termasuk deportasi anak-anak Ukraina.

Menyikapi perkembangan yang mengkhawatirkan ini, PACE dan Parlemen Eropa telah meminta kepada pemerintah-pemerintah Eropa untuk mengakui Putin sebagai tidak sah setelah berakhirnya masa jabatannya pada tahun 2024. Mereka telah mendorong penghentian semua kontak dengan Putin, kecuali untuk tujuan kemanusiaan dan perdamaian.

Vasyl Hamianin menyatakan harapannya bahwa komunitas internasional akan bersatu menentang pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. Solidaritas internasional dianggap krusial untuk menjaga keadilan dan perdamaian, bukan hanya di Ukraina, tetapi juga di seluruh dunia.

Selanjutnya, Vasyl Hamiamin menyoroti kecamannya terhadap pemilihan yang dianggap tidak sah dan menegaskan perlunya dukungan internasional untuk menegakkan kebenaran dan legitimasi dalam menghadapi tindakan Putin.

Dengan demikian, kecaman terhadap pelantikan Putin semakin kuat, sementara tindakan untuk mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di Rusia semakin mendapat sorotan di tingkat internasional.