JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Soekarno atau Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, pernyataan tersebut sangat tepat. Yang kurang tepat adalah ketika Prabowo mengatakan seolah-olah Bung Karno diaku-akui milik satu partai tertentu. 

“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia,” ujar Ahmad Basarah dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (10/5).

Basarah menegaskan, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDIP selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.

“Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang, karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan, Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” ujarnya.

Dalam misi perjuangan politik PDIP tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok apalagi milik satu partai saja. Sebab bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia.

Karena, Ahmad Basarah melanjutkan, jasa-jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legacy Bung Karno lainnya kepada dunia.

“Semoga jika Pak Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan Para Pendiri Bangsa lainnya,” ujarnya.

Ahmad Basarah juga berharap agar Prabowo tidak menjadi pemimpin yang anti kritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak-pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu”.

"Karena dalam sistem demokrasi yang diwariskan para Pendiri Bangsa serta diatur juga dalam konstitusi kita, telah memberikan hak berdaulat bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara agar terjadi check and balances." 

"Serta tidak menjadi negara yang autoritarian karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” ujar Ahmad Basarah.