JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong pemerintah agar mewujudkan kebijakan yang inklusif gender dalam upaya pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi. Hal itu perlu diwujudkan sebagai bagian dari langkah peningkatan peran perempuan dalam proses pembangunan.
"Perempuan memerlukan dorongan untuk mengatasi hambatan struktural dan teknis di sektor ekonomi agar mampu berperan lebih luas di berbagai bidang kehidupan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5).
Keterangan itu disampaikan menanggapai acara The First Meeting of The Policy Partnership on Women and the Economy 2024 (PPWE l) yang diadakan oleh Women and the Economy Forum, APEC Peru 2024, pada Senin (13/5) lalu.
Dalam kesempatan itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkomitmen meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi.
Di antaranya dilakukan dengan langkah-langkah konkret mewujudkan kemudahan akses pelatihan teknis, finansial, pasar, dan digital literasi bagi perempuan.
Langkah itu diambil karena 64,5% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh perempuan.
Menurut Lestari, langkah konkret pemerintah itu harus terus didorong dan diperluas cakupannya karena merupakan langkah yang strategis.
Penguatan berbagai UMKM yang mayoritas pengelolaannya perempuan, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, ikut meningkatkan kemandirian perempuan untuk kemudian mampu ikut berkontribusi pada berbagai proses pembangunan nasional.
Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap sejumlah langkah strategis lainnya berupa peningkatan kesejahteraan ibu dan anak melalui berbagai program peningkatan kesehatan yang berkelanjutan.
Bila pada lingkungan keluarga sudah terjamin kesehatan dan kesejahteraannya, menurut dia, berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan untuk berperan aktif di sejumlah sektor dapat lebih terbuka.
Rerie sangat berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu ikut mendorong melalui berbagai upaya dalam proses pemberdayaan perempuan di tanah air.