PARIS - Persyaratan untuk secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara belum terpenuhi, kata Menteri Luar Negeri Prancis pada hari Rabu, setelah sekelompok negara Eropa lainnya mengumumkan langkah tersebut dengan harapan bahwa hal ini akan membantu membawa perdamaian di dunia. wilayah.
“Ini bukan hanya sekedar isu simbolis atau pertanyaan tentang posisi politik, namun merupakan alat diplomasi dalam melayani solusi dua negara yang hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan”, kata Stephane Sejourne dalam sebuah pernyataan.
"Prancis tidak menganggap bahwa syarat-syarat yang telah dipenuhi agar keputusan ini mempunyai dampak nyata pada proses ini".
Norwegia akan mengakui negara Palestina merdeka, kata Perdana Menteri Jonas Gahr Stoere pada hari Rabu, sementara sumber mengatakan kepada Reuters bahwa Irlandia dan Spanyol juga akan mengumumkan pengakuan tersebut.
Spanyol dan sekutunya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan melobi negara-negara Eropa, termasuk Perancis, Portugal, Belgia dan Slovenia, untuk menggalang dukungan bagi pengakuan negara Palestina.
Sekitar 144 dari 193 negara anggota PBB telah mengambil langkah ini, termasuk sebagian besar negara-negara di wilayah selatan, Rusia, Tiongkok dan India. Namun sejauh ini hanya segelintir dari 27 negara anggota UE yang telah melakukan hal tersebut, dan Swedia menjadi negara pertama yang mengambil langkah tersebut. 2014. Inggris dan Australia dalam beberapa bulan terakhir telah mengindikasikan bahwa mereka akan segera melakukan langkah serupa.
Februari lalu, Presiden Emmanuel Macron mengataan pengakuan negara Palestina bukan lagi hal yang tabu bagi Prancis. Dia menyarankan Paris dapat mengambil keputusan jika upaya solusi dua negara terhenti karena tentangan Israel.
Pengakuan sepihak Perancis tidak akan banyak mengubah situasi di lapangan tanpa adanya perundingan yang sebenarnya, namun akan berdampak secara simbolis dan diplomatis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyuarakan penolakannya terhadap kedaulatan Palestina, dengan mengatakan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan kendali penuh keamanan Israel di sebelah barat Yordania dan hal ini bertentangan dengan negara Palestina.