JERUSALEM - Pengadilan tinggi Israel pada Minggu mendengarkan tanggapan negara soal tantangan terhadap pengecualian yang diberikan kepada orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks dari wajib militer. Ini merupakan sumber perselisihan yang sudah lama ada dengan warga sekuler yang kini tersulut oleh perang di Jalur Gaza.

Atas nama kesetaraan, Mahkamah Agung pada tahun 2018 membatalkan undang-undang yang menghapuskan panggilan bagi pria ultra-Ortodoks yang ingin belajar di seminari. Parlemen gagal menghasilkan pengaturan alternatif, dan perintah pemerintah untuk menunda mobilisasi wajib kelompok ultra-Ortodoks telah berakhir pada bulan Maret.

Hal ini membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kesulitan untuk mencapai kesepakatan dengan mitra koalisi ultra-Ortodoks mengenai kompromi dinas militer yang mungkin menghalangi keputusan Mahkamah Agung bahwa minoritas Israel yang tumbuh pesat harus direkrut secara paksa.

"Kita tidak berada di situasi yang tenang. Kita sedang berperang, dan kebutuhan (akan personel militer) sangat mendesak," salah satu dari sembilan hakim yang menangani kasus ini, Noam Solberg, mengatakan kepada pengacara pemerintah yang berpendapat bahwa hal ini masih terlalu dini untuk dilakukan wajib militer massal ultra-Ortodoks.

Dengan pertempuran melawan militan Hamas Palestina di Gaza dan kekerasan terkait di perbatasan Lebanon yang memakan korban jiwa tertinggi dalam beberapa dekade, banyak warga Israel yang merasa kesal karena sesama warganya tidak ikut menanggung risiko tersebut.

Kaum ultra-Ortodoks mengklaim hak untuk belajar di seminari alih-alih bertugas di seragam selama tiga tahun standar. Beberapa orang mengatakan gaya hidup saleh mereka akan bertentangan dengan adat istiadat militer, sementara yang lain menyuarakan penolakan ideologis terhadap negara liberal.

Kelompok ultra-Ortodoks berjumlah 13% dari populasi Israel, dan angka ini diperkirakan akan mencapai 19% pada tahun 2035 karena tingginya angka kelahiran mereka. Para ekonom berpendapat bahwa rancangan pengecualian tersebut membuat sebagian dari mereka tidak perlu berada di seminari dan keluar dari dunia kerja.

Pengacara pemerintah, Doron Taubman, mengatakan pihaknya menempatkan prioritas tinggi pada peningkatan jumlah anggota militer ultra-Ortodoks.

“Tetapi mereka juga menyadari betapa besarnya kesulitan yang dialami komunitas dalam merekrut mahasiswa seminari, baik karena ketakutan mereka terhadap gaya hidup mereka maupun ketakutan terhadap pembelajaran Alkitab,” katanya kepada pengadilan.

Belum jelas kapan pengadilan akan memutuskan kasus ini, yang sidang pertamanya dilakukan pada bulan Februari.