WASHINGTON - Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan menandatangani undang-undang perbatasan baru pada Selasa yang akan memungkinkan pihak berwenang dengan cepat mendeportasi atau memulangkan migran yang tertangkap melintasi perbatasan barat daya ke Meksiko jika jumlah migran yang masuk secara ilegal melebihi batas tertentu, menurut kepada dua sumber yang mengetahui perpindahan tersebut.

Tindakan tersebut, yang akan membatasi akses terhadap suaka, akan berlaku ketika jumlah petugas Patroli Perbatasan AS melampaui 2.500 orang per hari, kata kedua sumber tersebut. Penyeberangan ilegal harus turun di bawah 1.500 per hari agar pembatasan suaka dapat dicabut, kata salah satu sumber.

Pembatasan tersebut diperkirakan tidak berlaku untuk anak di bawah umur tanpa pendamping. Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Langkah yang diambil pada tahun pemilu ini diperkirakan akan memicu tantangan hukum dari kelompok imigran dan hak-hak sipil yang mengkritik Biden, seorang Demokrat, karena mengadopsi kebijakan garis keras yang mencerminkan kebijakan pendahulunya dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump.

Biden telah memperketat pendekatannya terhadap keamanan perbatasan karena imigrasi telah menjadi isu utama bagi warga Amerika yang sudah memasuki usia pemilih menjelang pemilu 5 November, di mana ia akan menghadapi Trump dalam pertandingan ulang pemilu tahun 2020.

Biden mulai menjabat pada tahun 2021 dan berjanji untuk membatalkan beberapa kebijakan Trump yang membatasi, tetapi ia harus berjuang mengatasi tingginya jumlah migran yang tertangkap menyeberang secara ilegal. Trump mengkritik Biden karena membatalkan kebijakannya dan berjanji akan melakukan tindakan keras jika terpilih kembali.

Sebelum pengumuman tersebut, tim kampanye Trump mengeluarkan pernyataan yang menyebut perintah eksekutif Biden sebagai “amnesti, bukan keamanan perbatasan” dan sekali lagi menyalahkan imigran atas apa yang disebutnya sebagai gelombang kejahatan di AS.

Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan lembaga think tank menunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan imigran tidak lebih tinggi dibandingkan penduduk asli Amerika.

Trump sendiri menjadi presiden AS pertama yang dihukum karena kejahatan pada hari Kamis ketika juri di New York memutuskan dia bersalah karena memalsukan dokumen untuk menutupi pembayaran guna membungkam seorang bintang porno menjelang pemilihan presiden tahun 2016.

Pembatasan baru di AS ini mencerminkan rancangan undang-undang Senat yang didukung Biden yang bertujuan untuk memblokir migran untuk meminta suaka jika jumlah migran yang tertangkap menyeberang secara ilegal mencapai tingkat tertentu. RUU tersebut dirancang oleh sekelompok senator bipartisan namun Partai Republik menolaknya setelah Trump menyatakan diri sebagai oposisi.

Jumlah migran yang tertangkap melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal menurun dalam beberapa bulan terakhir, sebuah tren yang sebagian pejabat AS kaitkan dengan meningkatnya penegakan hukum di Meksiko.

Claudia Sheinbaum terpilih sebagai presiden perempuan pertama Meksiko dengan kemenangan telak pada Minggu dan akan mulai menjabat pada 1 Oktober. Pembatasan perbatasan yang dilakukan Biden dapat memberi tekanan pada Sheinbaum, penerus Presiden saat ini Andres Manuel Lopez Obrador, untuk mencegah penyeberangan perbatasan ilegal.