JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa meski banyak anggaran yang berulang, RAPBN 2025 merupakan angka dasar yang disepakati dalam masa transisi pemerintahan.

“Kami ingin meninggalkan jejak legasi yang baik. Karena apa? Karena yang kita urus, para Menko pasti bekerja paralel yang sama. Oleh karenanya maka legasi yang sudah baik ini kita lanjutkan. Walaupun disadari bahwa RAPBN tahun 2025 itu baseline, semua belanja K/L turun bahkan Menko pun yang ukurannya hanya ratusan miliar ‘nungging’ juga anggarannya,” kata Said saat Rapat dengan agenda RKA Kementerian/Lembaga tahun 2025, Rabu (5/6/2024).

RAPBN 2025 dirancang pada masa transisi pemerintahan berjalan dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan presiden terpilih, usai pemilu di awal 2024 lalu. Sebagai baseline prioritasnya mempertahankan pemenuhan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan kesinambungan program pembangunan nasional.

“Tapi percayalah karena ini memang transisi. Kami bersepakat dengan pemerintah untuk baseline, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada presiden terpilih nanti untuk melakukan berbagai upaya melaksanakan visi - misi. sebagaimana dulu di tahun 2015 dari Bapak SBY ke Bapak Jokowi juga mengalami masa transisi yang sama” jelas Politisi Fraksi PDI-P tersebut.

Hadir pada kesempatan tersebut Menko Bidang Polhukam, Hadi Tjahjanto; Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Sedangkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berhalangan hadir lantaran sedang dinas ke luar negeri.

Dibacakan oleh Said, Pagu Indikatif tahun 2025 untuk tiga Kementerian Koordinator tersebut antara lain; Menko Bidang Polhukam sebesar Rp277.310.815.000, Menko Bidang PMK Rp250.968.558 dan Menko Bidang Marves Rp274.089.025.000. Pada kesempatan tersebut. Tiga Menko yang hadir rencananya juga akan mengajukan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan instansinya. Said berharap pada rapat ini, para menko tak sekadar memaparkan kebutuhan dan anggarannya, tetapi juga terkait kebijakan yang akan dihasilkan.