SEOUL - Kelompok lobi dokter utama Korea Selatan mengatakan pada Minggu bahwa mereka akan melakukan mogok kerja pada 18 Juni untuk memprotes rencana reformasi layanan kesehatan pemerintah, mengabaikan peringatan perdana menteri bahwa tindakan seperti itu akan merusak kredibilitas dokter dan komunitas medis.

Asosiasi Medis Korea, yang dikatakan mewakili 140.000 dokter di negara tersebut, mengatakan 74% dari anggota yang berpartisipasi dalam pemungutan suara menyetujui “tindakan kolektif.”

Presiden Asosiasi Lim Hyun-taek mengatakan rencana pemerintah tersebut akan menghancurkan sistem medis negaranya dan tidak melakukan apa pun untuk mengubah masalah kronis karena lebih sedikit dokter yang bekerja di bidang penting dan kompensasi yang tidak memadai.

“Dengan dukungan dari perwakilan di seluruh negeri, Asosiasi Medis Korea (KMA) akan berdiri di garis depan dalam perjuangan menyelamatkan sistem medis,” kata Lim dalam pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kelompok medis.

Lim mengatakan para anggota akan berhenti bekerja pada 18 Juni dan ada rencana untuk melakukan unjuk rasa massal.

Para dokter di Korea Selatan menentang rencana peningkatan jumlah mahasiswa baru yang masuk sekolah kedokteran sebanyak 2.000 orang dari saat ini yang berjumlah 3.000 orang, yang merupakan inti dari reformasi layanan kesehatan pemerintah.

Ribuan dokter peserta pelatihan, termasuk dokter magang dan dokter residen, mengundurkan diri dari pekerjaannya pada tanggal 20 Februari, sehingga memaksa rumah sakit-rumah sakit besar untuk mengurangi layanan non-darurat dan mengembalikan pasien ke ruang gawat darurat.

Pemerintah mengatakan peningkatan ini diperlukan untuk mengatasi kekurangan dokter yang akan semakin parah di tahun-tahun mendatang.

Tepat sebelum pertemuan KMA, pemerintah meminta kelompok tersebut untuk tidak mengambil tindakan apa pun yang membahayakan keselamatan masyarakat, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut akan berdampak buruk terhadap reputasi dokter dan mengurangi kepercayaan terhadap profesi medis.

Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan tindakan kolektif apa pun yang dilakukan oleh para dokter adalah ilegal dan sangat disesalkan dan mengulangi seruan untuk berdialog untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut.

“Kepercayaan sosial yang telah dibangun oleh komunitas medis dan pasien selama beberapa dekade tidak boleh dibiarkan runtuh karena tuntutan radikal dari segelintir orang,” kata Han pada konferensi pers.