MARYLAND - Gubernur Maryland mengampuni lebih dari 175.000 pelaku ganja tingkat rendah pada hari Senin, sebuah tindakan eksekutif yang katanya bertujuan untuk mengatasi dampak tidak proporsional dari kebijakan narkoba negara bagian tersebut terhadap orang kulit berwarna.

Pengampunan massal oleh Gubernur Wes Moore, seorang Demokrat, terjadi setelah penduduk Maryland memberikan suara pada November 2022 untuk melegalkan penggunaan ganja oleh orang dewasa melalui referendum.

“Kita tidak dapat mengatasi manfaat dari legalisasi jika kita tidak mengatasi konsekuensi dari kriminalisasi,” kata Moore pada hari Senin, seraya mencatat bahwa orang-orang yang telah menjalani hukuman akan lebih sulit mendapatkan perumahan, pendidikan dan pekerjaan bahkan setelah mereka menjalani hukumannya.

Langkah ini dilakukan setelah adanya pengampunan massal serupa di Massachusetts, dan setelah Presiden Joe Biden mengeluarkan pengampunan dalam beberapa tahun terakhir terhadap hukuman federal atas kasus narkoba. Pada bulan April, pemerintahan Biden mengambil langkah-langkah untuk menjadikan penggunaan ganja sebagai kejahatan yang tidak terlalu serius di tingkat federal.

Menurut penelitian, orang kulit hitam Amerika tiga kali lebih mungkin ditangkap atas tuduhan ganja dibandingkan orang kulit putih Amerika.

“Jika Anda melihat ke masa lalu, Anda akan melihat bagaimana kebijakan sengaja diterapkan untuk menghambat seluruh komunitas,” kata Moore. “Kita berbicara tentang alat yang menyebabkan penahanan massal terhadap laki-laki dan anak laki-laki kulit hitam.”

Perintah eksekutif tersebut mengampuni hukuman terkait dengan pelanggaran kepemilikan ganja dan hukuman tertentu atas pelanggaran kepemilikan alat pemberi obat, kata Moore.

Penggunaan dan kepemilikan ganja tetap ilegal menurut undang-undang federal, namun 24 negara bagian telah melegalkan penggunaan ganja untuk rekreasi berdasarkan undang-undang negara bagian. Tiga puluh delapan negara bagian dan Washington D.C. mengizinkan penggunaan ganja untuk keperluan medis, menurut Konferensi Nasional Badan Legislatif Negara Bagian.