MAKKAH - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendesak pemerintah agar semua temuan terkait penyelenggaraan haji tahun 2024 segera ditindaklanjuti.

Ketua Timwas Haji DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jemaah.

"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (Pansus)," kata Muhaimin, yang akrab disapa Gus Muhaimin, di Makkah, Arab Saudi, Kamis (20/6/2024).

Menurutnya, Pansus tersebut nantinya akan membedah semua persoalan terkait penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Selain masalah teknis, Gus Muhaimin juga menyoroti kebijakan kuota tambahan yang separuhnya diberikan kepada haji khusus. Kebijakan ini, menurutnya, mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berhaji dan dianggap melanggar undang-undang.

"Beberapa kasus itu pengulangan tiap tahun. Yang kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti. Untuk itu kali ini kita tidak boleh abai," tegasnya seperti dilansir dpr.go.id.

Gus Muhaimin juga mengapresiasi keputusan rapat yang dipimpin oleh Lodewijk bersama Kementerian Agama untuk membentuk pansus. "Saya senang sekali rapat yang dipimpin Pak Lodewijk beserta Kementerian Agama menyepakati dibentuk pansus agar detailing dari seluruh kasus yang ada di proses haji bisa dipotret lebih dalam," ujarnya.

Menurut Gus Muhaimin, saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus. "Karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR melalui Pansus agar tidak terjadi pengulangan," kata Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin berharap agar Pansus Haji bisa segera direalisasikan dan tidak menguap di tengah jalan, mengingat pentingnya pansus ini untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji di masa mendatang. "Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," pungkasnya.