JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mendoakan agar Polri menjadi garda terdepan dalam wujudkan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif. Hal itu disampaikan saat mengucapkan HUT Ke-78 Bhayangkara, Senin (1/7).

Hari Bhayangkara 2024 mengusung tema `Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-78 pada tanggal 1 Juli 2024. Semoga senantiasa jadi garda terdepan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini.

Profesor Kehormatan Universitas juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolri beserta jajarannya yang selama ini telah membantu, mendampingi dan mendukung Kemendes PDTT dalam mengawal dana desa.

"Berkat pendampingan ini, dana desa yang digulirkan sejak 2015 lalu bisa tepat sasaran dan minimalisir permasalahan," kata Gus Halim.

Dana desa difokuskan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi.

Sejak digulirkan pada 2015 silam, hingga saat ini sekitar Rp609 triliun dana desa telah dikucurkan oleh pemerintah. Dana desa itu langsung masuk ke rekening kas desa.

Dana desa telah digunakan untuk membangun lebih dari 350.000 kilometer jalan desa, sekitar 2 juta meter jembatan desa, sekitar 14 ribu lebih pasar desa, pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama, irigasi, embung dan tambatan perahu.

Dana desa juga telah digunakan untuk membangun lebih dari 1.000 unit sarana air bersih, sekitar 536 ribu unit MCK, Polindes, Posyandu, PAUD, irigasi, sumur dan sarana olahraga.

Merujuk pada data IDM 2023, kata Gus Halim, jumlah Desa Mandiri bertambah menjadi 11.456 desa dari sebelumnya 6.238 pada tahun 2022.

Jumlah Desa Maju pun melesat menjadi 23.035 desa dibandingkan tahun 2022 yang hanya 20.249 desa.

"Jumlah Desa Berkembang pada tahun 2023 menurun jadi 28.766 dari tahun sebelumnya 33.902. Begitu juga Desa Tertinggal turun jadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa," ujar Gus Halim.

HUT Bhayangkara atau Hari Kepolisian Nasional diperingati setiap tanggal 1 Juli dalam rangka memperingati hari jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sejak 1 Juli 1946.

Hal tersebut sesuai dengan Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946. Pada 1 Juli 1946 menjadi hari penting, di mana pemerintah menetapkan untuk memperkuat kedudukan Kepolisian di Indonesia.

Melalui penetapan ini, Kepolisian dapat setingkat dengan departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara (KKN) setingkat dengan menteri.