JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional /Nasional Food Agency Arief Prasetyo Adi menyatakan, skor ideal Pola Pangan Harapan (PPH) akan terwujud jika suatu daerah memiliki pencapaian konsumsi pangan berkualitas.

Pernyataan tersebut terkait dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) bagi Aparat Analis Konsumsi Pangan di 514 kabupaten/kota.

Menurut Arief, pencapaian skor PPH merupakan indikator kunci penyelenggaraan urusan pangan. Indikator tersebut perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik di tingkat pusat dan daerah, sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2023.

"Tentu PPH ini instrumen penting yang menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memotret kualitas dan komposisi konsumsi pangan masyarakat suatu daerah. Skor PPH yang ideal tentunya akan terwujud apabila setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA),” papar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Senada dengan Arief, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto mengatakan betapa pentingnya Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk melakukan penilaian konsumsi pangan berbasis analisis PPH. Hal tersebut diungkapkan Andriko saat membuka kegiatan Bimtek PPH Wilayah Sumatera I pada Kamis (11/7/2023) di Medan, Sumatera Utara. 

“Hal ini penting sebagaimana urusan pangan menjadi urusan wajib dan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan target yang harus dilaksanakan dan dicapai seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas konsumsi pangan yang searah dengan target pencapaian Pola Pangan Harapan,” ungkap Andriko.

Selanjutnya, Andriko menyampaikan bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun ke-2 NFA melalui Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan melaksanakan Bimtek PPH secara terpusat bagi 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bimtek kali ini menjadi rangkaian Bimtek ke-6 sekaligus menjadi penutup dari keseluruhan Bimtek yang telah diselenggarakan. 

Andriko mengungkapkan Bimtek PPH ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas atau aparat yang menangani analisis konsumsi pangan ditingkat kabupaten/kota dalam pengolahan dan analisis data konsumsi pangan.

"Ini tanggung jawab kita bersama, pusat dan daerah, melalui Bimtek ini diharapkan bapak/ibu sekalian dapat memetakan kebutuhan konsumsi pangan pada tiap wilayahnya secara lebih akurat, sehingga mengarah pada peningkatan dan memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat," ujar Andriko.

Terakhir, Andriko menjelaskan bahwa NFA secara 2 tahun berturut-turut berhasil lampaui capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional tahun 2023 sebesar 94,1 dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023 di angka 94. Capaian tersebut juga lebih tinggi daripada skor PPH Nasional di tahun 2022 yang tercatat di angka 92,9.

"Seperti diketahui, situasi pangan global dan nasional cenderung sedang fluktuatif, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi negara-negara dunia, tak terkecuali Indonesia terkait dengan pemenuhan pangan. Namun, kita patut bersyukur, di tengah keadaan tersebut skor PPH nasional kita mengalami peningkatan dari 92,9 tahun 2022 menjadi 94,1 tahun 2023. Angka tersebut telah mencapai target RPJMN tahun 2023 yaitu sebesar 94,0," tutup Andriko.

Perlu diketahui, provinsi dengan capaian skor PPH tertinggi yang melampaui angka 94 dari target RPJMN diperoleh oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan skor 96,3. Tertinggi selanjutnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat 94,7, lalu Provinsi Jawa Tengah 94,2, dan Sumatra Selatan 94,2.

Kemudian pada tingkat kabupaten kota, sepanjang tahun 2023, terdapat sebanyak 20 kabupaten kota yang memiliki skor PPH di atas angka 95. Yang pertama adalah Kabupaten Sumenep 99,5, lalu Kabupaten Wonosobo 99,2, kemudian Kabupaten Nagan Raya 98,9. Selanjutnya Kabupaten Lombok Timur 98,1 dan Kabupaten Lumajang 97,4.