JAKARTA - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menyatakan bahwa isu anggaran makan bergizi gratis yang dipangkas menjadi Rp7.500 per porsi adalah isu yang jauh dari kebenaran karena belum ada keputusan.

Anggota Bidang Komunikasi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa sejauh ini program tersebut masih diriset dan diujicobakan di beberapa daerah. Kesimpulan yang sudah ada soal program tersebut hanya soal alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

"Jadi, riset yang dikerjakan sekaligus. Dari sana kita akan mendapatkan apa saja temuannya, apa yang diperbaiki, yang harus diantisipasi," kata Hasan di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (19/7/2024)..

Dalam riset tersebut, Hasan mengatakan bahwa Prabowo memerintahkan agar nantinya program itu bisa mencapai dua hal, yakni memiliki ketercukupan gizi dan mengoptimalkan jumlah penerima program.

Untuk meneliti kecukupan gizi, sejumlah ahli gizi dilibatkan untuk menentukan makanan-makanan yang perlu disertakan sehingga belum ada anggaran pasti yang perlu disiapkan untuk per porsi makan bergizi gratis.

"Soal harga itu pasti tergantung bahan baku makanan yang tersedia di berbagai daerah, jadi tidak akan sama menunya. Di berbagai daerah kan tergantung ketersediaan pangan," katanya.

Selain itu, program tersebut juga sedang diuji coba dan direplikasi di berbagai daerah dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan.

"Semua formula yang akan dihasilkan pilot project ini harus menemui dua hal itu, ketercukupan gizi dan harus sebanyak mungkin yang menerima manfaat," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis, dinilai cukup.

"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu," kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7).

Menurutnya, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.

Muhadjir mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah karena harga jual beli bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.