WAHINGTON - Presiden AS Joe Biden sedang bersiap untuk mengusulkan perombakan besar-besaran di Mahkamah Agung pada minggu mendatang. Perombakan mencakup batasan masa jabatan hakim dan kode etik yang dapat ditegakkan, Washington Post melaporkan pada hari Selasa dengan mengutip dua sumber yang mengetahui rencana tersebut.

Biden juga mempertimbangkan apakah akan menyerukan amandemen konstitusi untuk menghilangkan kekebalan presiden yang luas, lapor Post

Selama panggilan telepon dengan Kaukus Progresif Kongres pada hari Sabtu, Biden mengatakan akan ada beberapa bentuk reformasi Mahkamah Agung yang akan dia ungkapkan atau upayakan, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut. Dia tidak memberikan rincian spesifik selama panggilan itu.

Biden sebelumnya menolak seruan untuk merombak mahkamah agung dengan menerapkan batasan masa jabatan atau menambah jumlah kursi di bangku cadangan. Beberapa anggota Partai Demokrat telah menyerukan perubahan tersebut menyusul penunjukan tiga hakim konservatif oleh mantan Presiden Donald Trump. Reformasi apa pun memerlukan dukungan Kongres.

Trump, yang akan secara resmi menerima nominasi presiden dari Partai Republik pada Kamis, akan menghadapi Biden pada pemilu 5 November yang merupakan ulangan pemilu tahun 2020.

Pada bulan Oktober, sekelompok pakar hukum bipartisan menyatakan dukungan mereka terhadap batasan masa jabatan hakim Mahkamah Agung selama 18 tahun sebagai cara untuk mencegah sikap memihak dan meningkatkan reputasi lembaga peradilan.