JAKARTA - PT PLN Nusantara Power diminta menjelaskan secara rinci data dan peta jalan energi hijau (green energy) yang telah dilakukannya. Hal itu dalam upaya mendukung komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII ke PLTU Paiton, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/7/2024).

“Kalau misalnya dia memakai campuran biomassa (jenis) a, b, c, atau d, akan menghasilkan berapa pengurangan emisi, menghasilkan berapa kalori/energi, berapa giga watt, atau berapa lah hasilnya, nah ini belum kelihatan. Apalagi tadi dipresentasikan tentang penggunaan biomassa. Kalau kita membicarakan tentang  biomassa, maka kita harus tahu komponen-komponennya apa. Misalnya apakah sekam padi, cangkang sawit, atau kayu. Dan itu harus ada simulasinya," kata Andi Yuliani Paris seperti dilansir dpr.go.id, Selasa (16/7/2024).

Dikatakannya, kalau misalnya di pembangkit-pembangkit kecil sudah 100 persen menggunakan biomassa tetapi sumbangan energinya hanya 10 persen dari kebutuhan, maka artinya pemenuhan 90 persen kebutuhan sisanya (masih) tetap memakai batu bara.

"Seharusnya kalau memang 100 persen biomassa, maka 100 persen biomassa itu betul betul menghasilkan energi 100 persen tanpa kita pakai lagi batu bara. Jadi ini harus diseriusin. Bicara transisi energi menjadi energi hijau itu harus diseriusin. Jadi harus ada ukuran-ukurannya penggunaan teknologi tersebut,” ungkap Politisi Fraksi PAN ini.

Ia menambahkan, seharusnya PT PLN Nusantara Power, terlebih yang sudah bekerja sama dengan lembaga penelitian energi, harus mempunyai data yang jelas, misalnya terkait dengan berapa jumlah energi yang dihasilkan jika dicampuri dengan biomassa dengan ukuran tertentu. Hal itu bertujuan agar ada keberlanjutan dalam suplai produksi.

“Misalkan cangkang sawit, bagaimana cangkang sawit bisa terus menerus diambil dan disuplai untuk semua pembangkit-pembangkit di Nusantara Power. Kedepannya itu juga bisa menjadi pemberdayaan masyarakat. Tadi dikatakan bahwa cangkang sawitnya yang ada lebih cenderung untuk diekspor karena harga diluar lebih bagus, artinya PLN juga harus membeli dengan harga yang sama dengan yang di ekspor tadi. Nanti kalau diekspor semua, transisi energi yang di luar (negeri) yang lebih besar daripada di Indonesia," katanya.

Karena itu, ia menegaskan harus ada kebijakan berupa keberpihakan agar harga beli komoditas tersebut disamakan dengan yang diekspor. Kalau harga belinya sama, maka tentu mau dijual ke PLN.

“Dengan demikian roadmap green policy energinya akan berjalan. Tapi kalau alasanya PLN Nusantara Power mengatakan harga (cangkang sawit) di luar lebih besar dan lebih tinggi, terus mereka akan kekurangan suplai biomassa, ya enggak akan jalan-jalan bio energinya," tutupnya.