JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI meminta Majalah Tempo menjelaskan soal dugaan suap kuota haji kepada anggota dewan yang diberitakan media tersebut.

Anggota MKD DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi hasil laporan yang menyebut DPR telah menerima suap dalam pembagian kuota haji 2024.

“Jika memang benar, siapa yang melakukannya? Aduan tersebut harus jelas dengan bukti-bukti yang akurat,” katanya di Ruang Rapat MKD, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menurut Habiburokhman, pihaknya hanya ingin meminta klarifikasi apakah berita tersebut disertai bukti atau hanya fitnah. Jika terbukti, kata nya, MKD memastikan akan menindaklanjuti kasus tersebut.

“Jika terbukti kita siap proses, dengan syarat laporan yang dilakukan harus disertai dengan alat bukti,” tuturnya.

Seperti yang diketahui, surat panggilan telah dilayangkan MKD sejak 26 Juli lalu. Di dalamnya, MKD secara spesifik meminta akan keterangan Tempo terkait laporan majalah edisi 15-21 Juli dengan judul `Fulus Haji Plus-plus`.

Redaksi Tempo dalam edisi itu menulis, "Kemenag menetapkan kuota haji sepihak yang melanggar UU. Ada dugaan jual beli kuota haji dan suap miliar rupiah kepada anggota DPR".