JAKARTA - Sekelompok mahasiswa yang menyebut sebagai perwakilan dari BEM STMIK Jayakarta, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengganti Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki yang diduga telah menyalahgunakan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Perwakilan dari mahasiswa tersebut, Rafli menyampaikan, permintaan itu cukup beralasan, sebab dengan adanya dugaan ini telah menimbulkan kegaduhan kepada masyarakat. Ia mengatakan, berdasarkan informasi dan kajian mereka, ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan kuota haji di Kemenag.

"Dengan hormat teruntuk Bapak Presiden RI Jokowi, menjelang akhir periode kepemimpinan Bapak, tolonglah agar Bapak Presiden bijak ambil putusan untuk segera mengganti Menteri dan Wakil Menteri Agama ini karena menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," kata Rafi dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (2/8).

Hal tersebut Rafli sampaikan ketika mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan Menag Yaqut dan wakilnya terkait dugaan penyalahgunaan kuota haji di Kemenag.

"Kami sebagai agent of change mempunyai tanggung jawab moral untuk membersamai KPK agar menuntaskan kasus dugaan penyalahgunaan kuota haji di Kementerian Agama," katanya.

Rafli menuturkan, mahasiswa tidak boleh diam saja melihat kondisi ini, karena penyelenggaran haji haruslah tepat sasaran.

"Sangat miris jika kita melihat kondisi rakyat yang sudah antri hingga puluhan tahun akan tetapi tiba tiba ada kebijakan kuota haji yang diduga disalahgunakan dengan tidak berkonsultasi dengan DPR. Kami menilai ini sangat memprihatinkan sekali," kata Rafli sambil mengelus dada.

Oleh sebab itu, kata Rafli, sebagai mahasiswa yang mempunyai spirit Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu pengabdian terhadap masyarakat, pihaknya mendesak agar KPK segera melakukan pemanggilan kepada Menteri dan Wakil Menteri Agama RI.

Rafli juga meminta Pansus haji di DPR agar memperjelas alias tidak menutup-nutupi kasus tersebut.

"Pansus haji di DPR yang telah terbentuk kami minta agar segera membuka kasus ini dengan sejelas- jelasnya tanpa ada satupun yang ditutupi," katanya