JAKARTA - Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan program GPM sangat membantu masyarakat luas dalam pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar. 

"Seperti yang Bapak Presiden sering sampaikan bahwa Pemerintah harus selalu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan bahwa pangan tersedia sepanjang waktu, merata di setiap wilayah dengan harga terjangkau. Dengan adanya kegiatan GPM itu kalau kita tarik dari hulunya para petani ternak sudah ada stanby buyer. Kemudian di hilir masyarakat luas mendapat bahan pangan yang terjangkau. Jadi ini ekonominya bergerak sehingga sedulur petani peternak, pedagang, dan konsumen mendapat harga yang baik dan wajar," ujar Arief saat menghadiri Bazar Pangan Murah di Kompleks TVRI, Senayan Jakarta, Sabtu (3/8/2024). 

Ditambahkan Arief, Badan Pangan Nasional mengajak seluruh stakeholders pangan baik Pusat maupun Daerah untuk mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan sebagaimana arahan Presiden agar terwujud harga yang wajar di hulu maupun di hilir. 

"Selain menciptakan ekosistem pangan yang baik dari hulu hingga hilir, GPM ini juga menjadi instrumen yang mendorong pengendalian inflasi. Volatile food ini kita jaga agar inflasi tidak lebih dari target 2,5 persen plus minus 1, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, kita punya volatile food bisa di bawah 5 persen itu akan sangat baik," ungkap Arief. 

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Bulan Juli 2024 berada di angka 2,13% (yoy), turun dari bulan Juni 2024 sebesar 2,51%. Untuk inflasi Volatile Food pada Juli 2024 sebesar 3,6% menurun dari bulan sebelumnya di angka 5,9%. Beras menjadi salah satu komoditas penyumbang utama andil inflasi (yoy) sebesar 0,47%. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, masih terjaga di atas 100, yakni pada bulan Juni NTP di angka 119,61. Adapun NTP Tanaman Pangan di bulan Juli 2024 sebesar 108,32 meningkat dibanding bulan Juni 2024 sebesar 106,20. 

"Jadi Bapak Presiden, Bu Menkeu selalu menyampaikan, ini kewajiban kita bersama-sama. Kalau kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Pertanian tugasnya produksi pangan kita dukung, Badan Pangan Nasional di pascapanen. Kemudian BUMN pangan mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Ini akan sangat baik. Tinggal setelah ini berapa CPP yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan. Dan yang perlu digarisbawahi adalah semaksimal mungkin mengoptimalkan produksi dari dalam negeri. Karena ketahanan pangan harus berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan. Ini concern kita semua," jelas Arief.  

Dalam pelaksanaannya, Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Dinas yang menangani urusan pangan di Provinsi dan Kab/Kota, Organisasi Perangkat Daerah, Asosiasi/Pelaku Usaha Pangan, Organisasi Masyarakat dan Stakeholder lainnya untuk melaksanakan GPM. Sumber pasokan pangan kegiatan GPM melibatkan seluruh Stakeholder terkait seperti petani/poktan/gapoktan, asosiasi, distributor pangan, BUMN Pangan (Perum BULOG dan ID FOOD), BUMD Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lainnya.

Adapun hingga 2 Agustus 2024, telah dilaksanakan sebanyak 6.116 GPM di 37 provinsi dan 477 kab/kota baik menggunakan dukungan APBN, APBD, maupun mandiri.

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih berkat dukungan dan peran aktif pemerintah daerah, pelaku usaha pangan dan stakeholder terkait dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Termasuk pada hari ini dalam momentum menyambut peringatan HUT RI ke-79 dan HUT TVRI, juga digelar GPM serentak di 16 stasiun TVRI di daerah dan pusat." papar Arief.