JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelang pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Adapun progres Jalan Tol Akses IKN Seksi 3A, 3B dan 5A menurut Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN pada 26 Juli 2024 dikatakan sudah siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus.

Sementara itu, Jalan Tol 3A Karang Joang – KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer (km), progresnya sudah mencapai 88 persen. Tol 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km progresnya mencapai 91 persen, dan progres Tol 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang sepanjang 6.7 km mencapai 88 persen.

Proyek Jalan Tol IKN tersebut dikebut progresnya karena akan difungsikan untuk menyukseskan HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus nanti. Sebelumnya, jadwal pembangunan sempat tersendat karena kawasan IKN sempat terus-menerus turun hujan. Bahkan, dari 30 hari, hanya ada 8 hari terang. BMKG lantas menerapkan rekayasa cuaca untuk melancarkan pembangunan Jalan Tol IKN tersebut dan juga bandara IKN.

Menyikapi persiapan Pemerintah dalam menyelenggarakan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 di IKN di atas, Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, Senin (5/8/2024) mengapresiasi kerja keras Pemerintah tersebut meskipun juga mengingatkan potensi masalahnya karena infrastruktur yang dikebut pembangunannya.

“Jalan Tol IKN yang progresnya belum mencapai 100 persen 2024 dikatakan KemenPUPR sudah siap untuk perayaan HUT RI 17 Agustus, padahal pembangunannya selalu terpapar curah hujan yang tinggi,” tandas Politisi Fraksi PKS tersebut seraya mengingatkan peristiwa amblesnya Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bocimi Kilometer 64 yang sempat mengganggu arus mudik pada Lebaran 2024 lalu.

SJP mengenang kala Rapat Kerja dengan Komisi V DPR pada 5 Juni 2024, Menteri PUPR menyebut alasan amblesnya Jalan Tol Bocimi Kilometer 64 itu karena curah hujan tinggi. Sedangkan Komisi V menolak alasan hujan tersebut dan menyebut penyebabnya adalah karena lemah dalam perencanaan dengan studi geologinya tidak matang,” tegasnya.

Berkaitan progres Bandara IKN, SJP mengapresiasi Pemerintah yang tidak memaksakan bandara tersebut untuk dioperasikan karena kurangnya panjang 300 meter. Namun, karena bandara tersebut tidak digunakan, maka penerbangannya dialihkan ke bandara terdekat, yaitu Bandara Sepinggan Balikpapan sehingga Pemerintah harus menggunakan bus untuk mengangkut tamu undangan.

“Sayangnya, bandara IKN yang semula direncanakan memiliki panjang landasan pacu (runway) 2.200 meter dan ditargetkan rampung pada Agustus 2024, meleset rencananya karena masih kurang 300 meter,” ungkapnya.

Kemudian, imbuh SJP, untuk membawa tamu undangan dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju IKN, Pemerintah mendatangkan 56 bus pariwisata dari Solo dan Surabaya. Bus itu diperiksa (ramp cek) di Terminal Tirtonadi Surakarta dan Terminal Purabaya Surabaya untuk dioperasikan di IKN pada 10 hingga 19 Agustus 2024.

Bus inilah yang pasti menjadi pertanyaan publik, mengapa mendatangkan 56 bus pariwisata dari Solo dan Surabaya, dan justru bukan menggunakan bus pariwisata lokal dari Balikpapan dan sekitarnya. Permasalahan serupa pernah terjadi dalam hajatan MotoGP di Mandalika, NTB, yang banyak menggunakan bus dari Bali dan tidak melibatkan PO bus lokal sehingga bus dari luar tersebut tidak mengenal medan lapangan. Dampaknya, banyak penonton MotoGP yang tidak terangkut.

“Dengan begitu banyaknya potensi permasalahan di atas, saya tetap berharap agar pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN berjalan lancar dan berbagai pembangunan infrastruktur yang terkesan terburu-buru dan dikebut di atas tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tutup SJP.