BANGKOK - Partai oposisi Thailand Move Forward yang dibubarkan meluncurkan kepemimpinan dan kendaraan politik baru pada hari Jumat. Mereka akan menjadi partai terbesar di parlemen, menamainya Partai Rakyat atau The People`s Party, dan berjanji untuk memajukan platform progresif pendahulunya.

Partai anti-kemapanan Move Forward, yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan terakhir tetapi diblokir untuk membentuk pemerintahan, dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu. Mereka memutuskan rencananya untuk mengubah undang-undang yang melindungi keluarga kerajaan dari kritik berisiko merusak demokrasi dan monarki konstitusional.

Sebanyak 143 anggota parlemen Move Forward yang masih aktif telah bergabung dengan partai baru yang akan dipimpin oleh Natthaphong Ruengpanyawut yang berusia 37 tahun, mantan eksekutif perusahaan perangkat lunak cloud yang bergabung dengan Move Forward pada tahun 2019.

"Kami akan meneruskan ideologi Move Forward. Misi saya dan partai adalah menciptakan pemerintahan untuk perubahan pada tahun 2027," kata Natthaphong dalam konferensi pers.

Pembubaran tersebut, yang dikritik oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa, merupakan serangan terbaru dalam perebutan kekuasaan selama dua dekade di Thailand yang secara luas mengadu kekuatan konservatif dan militer royalis dengan partai-partai yang dipilih secara populer.

Agenda liberal Move Forward telah memenangkan dukungan besar-besaran dari para pemilih muda dan perkotaan, tetapi membuatnya mendapatkan beberapa musuh yang kuat, dengan rencana yang mencakup reformasi militer dan pembongkaran monopoli bisnis senilai miliaran dolar setiap tahun.

Upayanya untuk mengubah undang-undang tentang penghinaan terhadap kerajaan justru menghancurkannya, membuat marah para jenderal berpengaruh dan kaum royalis yang memiliki hubungan yang luas, yang menganggap monarki sebagai sesuatu yang sakral.

Meskipun pengadilan dalam putusan bulan Januari memerintahkan Move Forward untuk menghentikan kampanyenya, Natthaphong mengatakan partai baru itu akan terus mendorong untuk mengubah undang-undang tersebut, yang dikenal sebagai pasal 112, meskipun dengan hati-hati.

Undang-undang penghinaan terhadap kerajaan di Thailand adalah salah satu yang paling ketat di dunia, dengan hukuman hingga 15 tahun untuk setiap penghinaan yang dianggap dilakukan terhadap mahkota. Istana biasanya tidak mengomentari undang-undang tersebut.

"Kami telah mengatakan bahwa kami mengusulkan untuk mengubah pasal 112 untuk memastikan bahwa undang-undang ini bukan alat politik yang digunakan untuk melecehkan orang lain, tetapi kami tidak akan ceroboh," kata Natthaphong.

"Saya pikir kami akan terus mendorong perbaikan dan perbaikan undang-undang ini, yang masih bermasalah." Nattapong adalah lulusan teknik komputer dan pernah menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Move Forward, yang menangani kebijakan digital partai, yang menjadi kunci kemenangannya dalam pemilu.

Partai Rakyat adalah perwujudan ketiga dari Future Forward, yang dibubarkan karena pelanggaran pendanaan kampanye pada tahun 2020, yang memicu protes antipemerintah di seluruh negeri.
Nama Inggris Partai Rakyat umumnya digunakan oleh Khana Ratsadon, yang melancarkan revolusi tahun 1932 yang mengakhiri monarki absolut negara tersebut.