JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong pemerintah daerah proaktif menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem di wilayah timur Indonesia.

Menurut dia, pejabat daerah harus sering-sering ke bawah untuk tahu persis permasalahan di lapangan. Menurutnya, pemerintah pusat juga akan terus melakukan intervensi secara terukur untuk membantu program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan dengan optimal.

Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah wilayah Papua dan Maluku yang telah berupaya keras melakukan intervensi penanganan kemiskinan ekstrem.

Dia menyebut 95 persen pemerintah provinsi di seluruh Indonesia yang telah mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah dengan penanganan kemiskinan ekstrem melalui upaya penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meminimalkan kantong kemiskinan.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, kolaborasi, kerja sama, dan kesungguhannya dalam upaya untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022," kata Muhadjir pada Minggu (11/8).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono turut menuturkan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan kondisi budaya dan kewilayahan masing-masing.

"Integrasi pembangunan dan budaya kewilayahan menjadi perhatian penting dan menjadi salah satu prioritas yang kami dorong kepada pemerintah daerah," ujar Nunung.

Nunung juga menyampaikan akan dilakukan rapat yang lebih teknis dan intensif di masing-masing propinsi di wilayah Maluku dan Papua.