JAKARTA - Hingga 31 Juli 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.170,8 triliun.

Angka ini setara 47,5% dari pagu anggaran sudah dibelanjakan bulan Juli 2024 atau naik 14,7 persen secara tahunan (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BPP mengalami kenaikan yang tinggi dan artinya pemerintah pusat akselerasi belanja meningkat karena kegiatan seperti pemilu, pilkada dan bansos yang membutuhkan front loading yang banyak.

"Naik 14,7% ada front loading untuk pemilu, pilkada kemudian juga kita liat untuk beberapa pelaksanaan program bansos, sarana prasarana hankam dan pembangunan infrastruktur," ungkap Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Untuk belanja dari K/L mencapai Rp588,7 triliun atau 54 persen dari pagu, dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur dan dukungan pelaksanaan pemilu.

Sedangkan Belanja Non K/L Rp582,1 triliun artinya 42,3 persen dari pagu, dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Menurut Sri Mulyani belanja subsidi, kompensasi yang menerima paling besar adalah Pertamina dan PLN.

"Jadinya mereka dapatkan pembayaran dari mereka jalankan policy subsidi dan kompensasi sudah kami bayarkan untuk 2023 dan kuartal I 2024," katanya.

Dalam APBN 2024, Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.090,8 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp857,6 triliun.