JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menuturkan MPR RI periode 2019-2024 telah menyusun rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang akan disampaikan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024 untuk menjadi rekomendasi pembahasan dan putusan bagi MPR RI periode selanjutnya.

Menurut Bamsoet, dengan adanya PPHN akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas. Karena PPHN akan menjadi pokok panduan bagi seluruh penyelenggaraan negara.

"PPHN merupakan guidance principles untuk menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang berkelanjutan. Ide besar menghadirkan PPHN merupakan wujud kepedulian MPR dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur pada tahun 2045," ujar Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR 2024 di Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/24).

Bamsoet memaparkan, PPHN sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional yang tidak tersandera oleh periodisasi pemerintahan, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah. Selain, menghindarkan potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan uang rakyat yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan.

"Setiap kebijakan, setiap program yang kita jalankan, adalah cermin dari tekad kita untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, serta mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan yang merata. Dengan PPHN sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, sebagai perwujudan dari fungsi-fungsi utama MPR dalam rangka mengemban representasi rakyat dan bentuk dari penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, pimpinan MPR telah melaksanakan Silaturahmi Kebangsaan kepada para tokoh bangsa guna memperoleh pandangan dan saran serta pertimbangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Melalui kunjungan Silaturahmi Kebangsaan tersebut, pimpinan MPR telah menerima aspirasi dan masukan yang sangat beragam dari para tokoh bangsa yang terdiri dari presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua MPR terdahulu, serta para ketua umum partai politik.

Hasil Silaturahmi Kebangsaan mengerucut pada beberapa kesepahaman. Pertama, untuk mewujudkan Indonesia Maju dibutuhkan komitmen dan kontribusi kolektif dari segenap elemen bangsa untuk bahu-membahu, bergotong royong, bersama-sama membangun bangsa.

Kedua, pembangunan nasional membutuhkan peta jalan (road map) dan visi jangka panjang yang tidak dibatasi oleh periodisasi pemerintahan. Ketiga, setelah 26 tahun era Reformasi, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem demokrasi dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

"Seluruh rangkaian wewenang dan tugas yang di-emban MPR adalah semata-mata dalam rangka merajut kembali ke-Indonesiaan yang semakin lama terasa semakin memudar. Majelis berkeyakinan seluruh elemen bangsa memilliki pandangan yang sama bahwa kita semua bertanggungjawab untuk kelangsungan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermartabat," kata Bamsoet.