JAKARTA - Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan, terpilihnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara aklamasi merupakan keputusan tepat.

Hal ini menegaskan kuatnya tradisi musyawarah untuk mufakat dalam organisasi Partai Golkar, sebagaimana diamanatkan oleh Sila Ke-empat Pancasila. Musyawarah mufakat adalah jalan kebijaksanaan, yang menghindarkan kita terjebak pada dikotomi mayoritas dan minoritas, yang dapat memicu keterbelahan.

"Musyawarah adalah kunci implementasi demokrasi yang sejati, di mana setiap suara dan aspirasi, semuanya sama dihormati dan dihargai. Musyawarah juga menjadi cara paling egaliter dan elegan bagi kita untuk mencari titik temu dari berbagai sudut pandang, tanpa harus saling membenturkan perbedaaan yang melahirkan keterbelahan," kata Bamsoet usai Penutupan Munas XI di Jakarta, Rabu malam (21/8/24).

Bamsoet menuturkan bahwa Bahlil merupakan kader yang terlahir dan dibesarkan oleh Partai Golkar dari daerah dan sosok yang kompeten serta mumpuni. Kerasnya perjalanan kehidupan, telah menjadikannya sebagai pribadi yang tangguh dan mandiri.

"Karakter inilah yang menghantarkan Pak Bahlil sukses menjadi pengusaha dan menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2018. Hingga kemudian dipercaya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi. Bercermin dari perjalanan hidup beliau, kiranya segenap kader Partai Golkar dapat belajar, bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Bukan hasil yang didapatkan secara instan," ujar Bamsoet. 

Ia menjelaskan, ke depan, dinamika dan kontestasi politik di tanah air akan semakin menantang. Namun kita patut merasa optimis, dengan mengedepankan keteguhan komitmen dan loyalitas dari seluruh kader, serta bermodalkan soliditas organisasi yang terus kita jaga dan pelihara, Partai GOLKAR akan mampu berjaya.

"Dalam waktu dekat, kita juga akan dihadapkan pada kontestasi Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024. Apalagi dengan adanya putusan MK berkenaan dengan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sedikit banyak akan berpengaruh pada peta politik dalam penentuan calon Kepala Daerah yang akan diusung," katanya.

"Namun Partai GOLKAR bukanlah partai kemarin sore. Kita pernah dihadapkan pada berbagai tantangan yang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Sejarah mencatat, kita tetap eksis menjadi partai besar, bukan karena kita tidak pernah menghadapi aral melintang, tapi justru karena kita sering ditempa dan ditimpa oleh berbagai cobaan dan ujian," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Wakil Ketua Umum FKPPI serta Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan bahwa partai politik termasuk Golkar, menjadi instrumen sentral dan strategis dalam sebuah sistem demokrasi.

"Di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi Pancasila, parpol satu-satunya lembaga yang diakui Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen yang berhak menentukan pasangan calon presiden/wakil presiden dalam pemilihan umum. Rakyat tinggal memilih dari apa yang sudah ditentukan tersebut, termasuk dalam hal pemilihan gubernur, bupati dan walikota," kata Bamsoet.

Posisi itu, membuat parpol begitu kuat dan berkuasa. Terlebih, parpol juga satu-satunya lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk menyeleksi pejabat publik baik di tingkat daerah maupun pusat melalui pemilu. Hampir semua pimpinan dan anggota komisi negara diseleksi oleh parpol yang masuk atau lolos ke DPR.

Bahkan, lanjut Bamsoet, seleksi Gubernur dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, pimpinan dan anggota BPK, Komisi Yudisial, KPK, KPU, hakim agung, dan hakim konstitusi menjadi ranah parpol melalui kewenangan fraksinya di DPR. Begitu besar kekuatan parpol. Ironisnya, peran dan fungsi mereka tidaklah segendang-sepenarian dengan harapan masyarakat.

“Golkar harus segera mengambil posisi untuk memenuhi harapan masyarakat untuk menjadi solusi bagi berbagai masalah bangsa. Golkar harus mampu mencegah kehadiran parpol yang acapkali terkesan menjadi problem atau beban dari sistem demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu. Seperti kata pepatah Yunani, Qui legitime sertaverit coronabitur yang artinya siapa yang berjuang secara sah dan benar akan mendapatkan mahkota dan Victoria concordia crescit, keberhasilan hanya didapat dengan keharmonisan." kata Bamsoet.