JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menekankan peran penting BUMN pangan sebagai standby buyer terhadap hasil produksi dalam negeri.

Penyerapan oleh BUMN berfungsi untuk menjaga harga di tingkat petani. Selain itu, juga dijadikan stok teragregasi yang bisa digunakan pemerintah dalam upaya pengendalian pangan pokok strategis.

“Kita sudah ada Perpres 125 Tahun 2022 mengenai CPP, jadi yang diperlukan hari ini adalah anggaran, karena apabila Bapak Menteri Pertanian dan jajaran sudah melakukan produksi, kita harus sudah siap dengan ada yang menjadi standby buyer nya. Itu peran BUMN pangan. Kita tugaskan untuk serap, tetapi juga harus perkuat dengan diberikan anggaran untuk offtake. Tapi ini tentu bukan habis pakai. Misalnya Rp 30 triliun, katakanlah itu untuk 3 juta ton beras. Jadi itu dikonversi ke beras dan ada jual beli, jadi bukan uang hilang, tapi anggaran untuk CPP,” ujar Arief usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

“Kita harus punya ketahanan pangan yang semakin baik. Peningkatan produksi dari Kementan, harus satu paket dengan offtaker atau standby buyer dan itu untuk CPP. Kalau mau menaikkan produksi, petaninya harus diberikan ruang profit. Pangan yang sustain itu, apabila kita sudah tahu siapa marketnya. Jadi kalau kita petani tanam, sudah ada standby buyernya. Kalau belum ada, kita harus create sesuai dengan kebutuhan. Petani ini sekarang menikmati gabah yang bisa di atas Rp 6.000 per kilo dan Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100,” tandasnya.

Mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Juli 2024, indeks NTP bertumbuh positif 0,84 poin menjadi 119,61 dari bulan sebelumnya yang 118,77. Sementara untuk NTP subsektor tanaman pangan (NTPP) menjadi 108,32. Pemerintah pun berhasil jaga indeks NTPP terus stabil di atas 100 poin sejak Oktober 2022. Selanjutnya apabila dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), subsektor tanaman pangan di triwulan kedua tahun 2024 ini tercatat menorehkan angka tertinggi sebesar 69,09 secara kuarter dibandingkan subsektor lapangan usaha lainnya. Sementara laju pertumbuhan secara tahunan, pertumbuhan subsektor tanaman pangan kembali positif menjadi 12,50 setelah pada triwulan sebelumnya -5,50.

“Pokoknya jangan nanti sudah memproduksinya susah-susah, dengan effort kita semua, lalu misal kalau produksi berlimpah berhasil capai target, terus nanti yang beli siapa? Jadi tidak boleh parsial, end to end saling terhubung. Tadi Pak Mentan bilang kalau importasi masih di bawah 10 persen dari kebutuhan, itu sebenarnya kita masih swasembada. Karena dalam 10 persen itu termasuk beras khusus. Importasi yang dulu dikhawatirkan akan menjatuhkan harga petani, hari ini tidak terjadi,” tegasnya.

“Tadi waktu bicara Merauke yang 40 ribu hektar, kita harus siapkan infrastruktur, ada jalan tani, saluran irigasi tersier, pelabuhan untuk kapal untuk pengangkutannya. Ini program untuk cetak sawah baru. Kita dukung di pasca panennya. Kalau produksinya meningkat, maka pasca panennya seperti apa? Nah harus satu paket dari produksi sampai standby buyer. End to end sampai dengan produk ini bisa ter- deliver ke daerah sekitar, misalnya sampai ke Timika, Biak, dan lainnya. Produksi Indonesia Timur diutamakan untuk Indonesia Timur,” kata Arief.

“Nah tugas Badan Pangan Nasional sebenarnya menghubungkan antara produksi petani dan peternak, sehingga dapat di offtake dengan harga yang baik. Kami itu kan organisasi yang ramping, tapi mengatur regulasi harga acuan pembelian dan penjualan, berapa stok yang harus dimiliki pemerintah, itu kami. Kalau keinginan Bapak Presiden Joko Widodo itu, jangan sampai harga di petaninya jatuh, jangan sampai daya beli masyarakatnya turun. Inflasi hari ini 3,63 untuk volatile food, lalu total inflasi hanya 2,13 (tahunan). Ini keren. Ini kerja keras dan karya secara bersama-sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan pihaknya turut berfokus pada membantu penanganan pangan yang masa simpannya pendek atau cepat busuk seperti cabai, bawang merah, dan daging ayam. Dengan menyalurkan sarana prasarana (sarpras) logistik pangan total sebanyak 42 unit mampu membuat masa simpan pangan jadi lebih panjang tanpa mengurangi kualitas. Sejak tahun 2022, NFA telah menyalurkan 19 sarpras ke 8 provinsi antara lain 7 cold storage chiller, 6 reefer container, 3 air blast freezer, dan 3 heat pump. Di 2023 kembali dilanjutkan penyaluran 11 sarpras di 8 provinsi berupa 4 cold storage chiller, 3 reefer container, 3 air blast freezer, dan 1 heat pump dryer. Sementara di 2024, telah ada alokasi sebanyak 12 unit antara lain 2 cold storage chiller, 5 reefer container, dan 5 air blast freezer.

“Artinya Badan Pangan Nasional sudah mengerjakan porsinya dan 35 persen anggaran itu juga kami deliver ke pemerintah daerah. Semisal produksi sedang berlimpah dan CPP untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri telah tercapai, kita dorong ekspor. Seperti bawang merah di Brebes itu diekspor ke Thailand sampai Malaysia. Jadi kita tidak hanya importasi, tapi ekspor pangan juga digenjot oleh pemerintah,” papar Arief.