JAKARTA - Penurunan jumlah kelas menengah mengancam pertumbuhan ekonomi, yang mengutamakan konsumsi domestik. Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk lebih memerhatikan perekonomian kelas menengah.

“Pertumbuhan ekonomi selalu bergantung pada konsumsi domestik, tapi itu terancam menurun seiring dengan turunnya kelas menengah Indonesia. Sejak enam tahun lalu, jumlah kelas menengah kita turun 8 juta jiwa. Padahal merekalah sebenarnya kelas penggerak konsumsi domestik,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah di Jakarta, Selasa.(27/8/2024).

Dalam Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen. Sementara Said mencatat Indonesia hanya pernah sekali melampaui pertumbuhan ekonomi di atas target itu sepanjang 2015 hingga 2023, tepatnya 5,31 persen pada 2022.

Menurutnya, persoalan struktural menjadi faktor yang membuat Indonesia sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi. Ekonomi berbiaya tinggi, ketidakpastian hukum, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) juga disebut sebagai faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah agar lebih progresif menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Ketua Banggar merekomendasikan agar pemerintah berfokus menjaga konsumsi domestik dengan inflasi yang bertahan pada level rendah, investasi yang menopang pembukaan lapangan kerja baru, serta memberikan nilai tambah atas produk ekspor.

“Setidaknya kita membutuhkan kontribusi investasi minimal 1,5 persen, dan ekspor 0,5 persen sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Dengan demikian, tulang punggung permintaan bukan hanya konsumsi domestik,” ujar dia.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada RAPBN 2025, lebih tinggi dari proyeksi tahun ini sebesar 5,1 persen.

Inflasi dipatok pada level 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS, SBN 10 tahun 7,1 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 82 dolar AS per barel, lifting minyak 600 ribu barel per hari, dan gas bumi 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Terkait kelas menengah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan pemerintah telah menopang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah, terutama dalam program perlindungan sosial (perlinsos) pada APBN.

Program perlinsos memberikan berbagai dukungan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, subsidi energi, hingga pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Ini menandakan perlindungan sosial tidak hanya kepada kelompok miskin dan rentan, tapi juga hingga kelas menengah.