JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan hal krusial untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

"Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini Sesuai Perpres Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP sangat diperlukan oleh negara kita yang jumlah pulaunya mencapai 17 ribu lebih dan penduduknya yang tentu saja membutuhkan pangan mencapai lebih dari 270 juta jiwa," ujar Arief dalam Takshow Hybrid di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Arief menambahkan, jika target produksi yang dicanangkan Kementerian Pertanian tercapai terlebih lagi apabila usulan tambahan anggaran sebesar Rp86 triliun pada tahun 2025 menghasilkan produksi pangan yang melimpah, tentu harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas menyerap hasil panen petani di dalam negeri untuk mengisi stok CPP. 

"Badan Pangan Nasional mendorong agar produksi pangan dalam negeri dapat di offtake oleh BUMN pangan dengan harga yang yang baik, dan melalui Perbadan kita mengatur harga agar apa yang diharapkan Bapak Presiden Joko Widodo agar terjadi keseimbangan harga yang wajar di hulu hilir, harga baik di petani, harga wajar di masyarakat," urainya. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan komitmen dan tekadnya untuk terus melakukan berbagai upaya peningkatan produksi pangan melalui berbagai langkah strategis seperti optimalisasi lahan dan pompanisasi, dengan mengoptimalkan anggaran Kementan meskipun mengalami penurunan pagu anggaran. 

"(Angka produksi) 2,8 juta produksi beras (Agustus sampai Oktober 2023), ini BPS. Ini tertinggi selama 10 tahun. Ini tertinggi selama 4 tahun. Artinya apa? Kebijakan yang kita ambil (dengan) menggeser anggaran, kami hanya mengubah Rp 1,7 triliun dari Rp 14 Triliun, menghasilkan Rp 10 Triliun. Naik 1 juta ton. Itu lah refocusing anggaran," papar Amran. 

Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy dalam kesempatan tersebut menegaskan, orkestrasi antara Kementerian dan lembaga terkait pangan harus terus dibangun sehingga menghasilkan kebijakan yang sinergis, 

"Kementan meningkatkan produksi. Beberapa komoditas malah kelebihan. Makanya ada Badan Pangan Nasional. Untuk menyeimbangkan, membuat neraca pangan, kapan ada kelebihan maupun kekurangan. Inilah maksudnya hilirisasi. Makanya ada nilai tambah." ujarnya. 

Lebih lanjut, Arief mengatakan, dalam konteks penyelenggaraan CPP, untuk komoditas yang masa simpannya pendek (perishable) pihaknya juga memfokuskan pada pentingnya sarana penyimpanan, 

"Untuk memperkuat cadangan pangan kita perlu teknologi penyimpanan yang baik, jadi nanti bukan hanya challlenge di distribusi, tapi juga adalah di pengelolaan cadangan pangan pemerintah itu sendiri seperti apa. Saya sampaikan ini karena CPP ini membutuhkan dukungan anggaran yang kuat kalau kita sama-sama ingin menjaga ketahanan pangan kita," kata Arief. 

Sejak tahun 2022, NFA telah menyalurkan 19 sarpras ke 8 provinsi antara lain 7 cold storage chiller, 6 reefer container, 3 air blast freezer, dan 3 heat pump. Di 2023 kembali dilanjutkan penyaluran 11 sarpras di 8 provinsi berupa 4 cold storage chiller, 3 reefer container, 3 air blast freezer, dan 1 heat pump dryer. Sementara di 2024, telah dialokasikan sebanyak 12 unit antara lain 2 cold storage chiller, 5 reefer container, dan 5 air blast freezer.