JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi untuk mengundurkan diri dari jabatannya, jika tidak lagi menghadiri rapat kerja dengan keterangan tidak jelas.

Komisi II akan menjadwalkan ulang rapat kerja (Raker) dengan Kepala BPIP. Salah satu pembahasan Raker tersebut adalah membahas polemik seragam Paskibraka saat upacara HUT ke-79 RI beberapa waktu lalu.

”Jadi kalau dia nanti tidak datang (lagi), mungkin sebaiknya mundurkan diri saja sebagai Kepala BPIP, karena tidak bisa mempertahankan keputusan dan pernyataan,” tegas Doli di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dalam rapat yang tidak dihadiri oleh Kepala BPIP ini, Komisi II DPR kemudian menyepakati bahwa rapat akan dijadwal ulang menjadi hari Rabu (28/8) pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara, DPR RI.

 ”Jadi mungkin Bapak Kepala BPIP atau para pejabat di BPIP dengar rapat ini. Kami tunggu nanti hari Rabu pukul 13.30. Jangan tidak datang lagi, kalau tidak datang berarti mundurkan diri, atau menyatakan tidak mampu menjadi Kepala BPIP,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan pihaknya banyak sekali menerima aspirasi terkait polemik yang muncul akibat pernyataan-pernyataan kontroversial dari Kepala BPIP. Politisi Fraksi Golkar ini pun menjelaskan sudah menjadi tugas DPR untuk menjalankan tugasnya mengawasi tugas-tugas dari mitranya, termasuk BPIP.

”Bahwa memang kita tidak bisa membiarkan mitra (kerja) kita melakukan kekeliruan, apalagi sudah mendapatkan respons reaksi yang banyak sekali dari masyarakat kita. Kita punya tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan kita, terutama kepada mitra-mitra kita dan BPIP salah satunya,” terangnya seperti dilansir dpr.go.id.

Lebih lanjut, Doli menyampaikan ini sudah keempat kalinya Kepala BPIP memberikan pernyatan-pernyataan kontroversial, sehingga publik dirasa perlu tahu dasar dari pernyataan tersebut.

”Makanya kenapa kita hari ini mengundang Kepala BPIP untuk minta penjelasan atau keterangan lebih lanjut terkait dengan soal sikap keputusan atau setidaknya yang disampaikan. Dan ini yang sudah keempat kali yang saya hitung. Ini luar biasa. Jadi kalau tidak diingatkan, dan kita tidak bisa meminta pertanggung jawabannya, ya nanti kita disalahkan oleh masyarakat juga,” pungkasnya.