LONDON - Keputusan Inggris untuk menangguhkan beberapa penjualan senjata ke Israel dikritik habis-habisan pada hari Selasa. Beberapa politisi Inggris dan kelompok-kelompok Yahudi menuduh Partai Buruh pemerintah mengabaikan Israel. Sementara yang lain mengatakan keputusan itu tidak cukup jauh.

Reaksi terhadap keputusan pemerintah untuk memblokir 30 dari 350 lisensi ekspor senjata menggarisbawahi kedalaman perasaan di Inggris atas pengejaran Israel terhadap kelompok militan Islam Hamas di wilayah Palestina di Gaza. Hal itu juga menunjukkan kesulitan Perdana Menteri Keir Starmer dalam mengurangi ketegangan di Inggris antara kelompok pro-Israel dan pro-Palestina.

Menteri luar negerinya, David Lammy, mengatakan langkah untuk membatasi lisensi yang diberikan Inggris untuk ekspor senjata ke Israel adalah karena ada risiko peralatan tersebut dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Namun, kepala rabbi Inggris dan kelompok Yahudi Inggris mengatakan langkah itu akan mendorong musuh-musuh Israel di wilayah tersebut. Para penentang perang Gaza juga kritis terhadap langkah itu, dengan mengatakan celah hukum akan memungkinkan Inggris untuk terus memasok Israel dengan suku cadang untuk jet tempur F-35.

Simon Diggins, yang bertugas di angkatan darat Inggris dan mantan atase pertahanan di Afghanistan, mengatakan pemerintah berusaha mengirim "pesan politik sederhana" kepada Israel tentang cara pandangnya terhadap perang di Gaza.

"Masalahnya adalah hal itu berisiko mengganggu semua orang dan tidak menenangkan siapa pun, dan itu selalu menjadi masalah bagi pemerintah," katanya.

Meskipun Inggris merupakan eksportir senjata yang lebih kecil ke Israel daripada AS dan Jerman, keputusan itu dilihat oleh beberapa analis sebagai tanda meningkatnya isolasi diplomatik Israel.

LANGKAH TERBATAS
Inggris mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan memblokir 30 lisensi untuk berbagai barang termasuk komponen yang digunakan dalam pesawat militer, helikopter, dan pesawat nirawak setelah tinjauan pemerintah yang menemukan kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional oleh Israel.

Beberapa politisi Inggris dan kelompok hak asasi manusia mengatakan pembatasan baru itu terlalu terbatas dan pemerintah harus memberlakukan larangan total terhadap transfer senjata.

Keputusan pemerintah untuk menyetujui lisensi ekspor untuk menjual senjata di Israel telah menjadi isu yang emosional di Inggris sejak dimulainya perang Israel pada 7 Oktober ketika, menurut penghitungan Israel, pejuang Hamas menewaskan 1.200 orang.

Serangan Israel telah meratakan sebagian besar wilayah kantong berpenduduk 2,3 juta orang itu, dan kementerian kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 40.000 warga Palestina telah tewas. Orang-orang yang mengungsi hidup dalam kondisi yang mengerikan dengan krisis kelaparan.

Ribuan orang di Inggris telah mengambil bagian dalam protes selama berbulan-bulan untuk meminta pemerintah membatasi penjualan senjata ke Israel. Jajak pendapat menunjukkan masyarakat Inggris secara umum mendukung penghentian penjualan senjata ke Israel. Lebih dari 50% masyarakat akan mendukung keputusan itu dan hanya 13% yang menentang, menurut temuan YouGov pada akhir Juli.

Namun, keputusan Inggris juga berisiko menyebabkan pertikaian diplomatik dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan keputusan Inggris itu memalukan dan akan membuat Hamas semakin berani.

Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk "mengungkapkan kebenaran yang paling sulit" kepada "sahabat terdekatnya," dan menekankan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung Israel jika Israel diserang secara langsung lagi.

AS telah secara pribadi memperingatkan Inggris agar tidak menangguhkan penjualan senjata, di tengah kekhawatiran bahwa hal itu dapat merusak upaya untuk menengahi gencatan senjata, kata seorang sumber senior pemerintah kepada The Times.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby menolak berkomentar secara khusus tentang keputusan Inggris tersebut tetapi mengatakan kepada wartawan bahwa AS terus mendukung kemampuan pertahanan Israel dan belum memastikan bahwa ada hukum kemanusiaan yang dilanggar.

Pengumuman hari Senin tersebut dipandang sebagai pengetatan terbaru dari posisi pemerintah Inggris yang baru terhadap Israel atas pelaksanaan perang Gaza.

Pada bulan Juli, Starmer mencabut keberatan pemerintah sebelumnya terhadap upaya jaksa Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu. Pemerintah Starmer juga telah memulai kembali pendanaan untuk badan pengungsi Palestina utama PBB, UNRWA.